Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Tak Bayar Gaji Karyawan Sesuai UMK, Perusahaan di Kudus Terancam Empat Tahun Pidana

MURIANEWS, Kudus – Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kabupaten Kudus mewanti-wanti semua perusahaan di Kudus untuk membayar gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jika tidak, perusahaan tersebut bisa dikenakan pidana paling lama empat tahun dan denda maksimal Rp 400 juta.

Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kudus Bambang Tri Waluyo mengatakan, hukuman pidana dan denda tersebut tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Selain itu, sejauh ini tidak ada perusahaan yang menyatakan mengajukan penangguhan ke Gubernur Jateng.

“Karena batas pengajuan penangguhan itu 20 Desember 2019 tidak ada yang mengajukan. Berarti perusahaan di Kudus dianggap sepakat. Artinya, mulai januari perusahaan harus memenuhi gaji sesuai UMK,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan, gaji di bulan Januari akan diberikan pada bulan Februari. Karena itu, setelah tanggal 1 Februari pihaknya akan melakukan monitoring di perusahaan di Kudus. Selain melakukan monitoring juga nanti akan melakukan evaluasi.

“Teman-teman akan monitoring dan evaluasi pembayaran UMK,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga membuka call center untuk pengaduan terkait dengan UMK. Buruh yang tak sesuai UMK bisa mengadu di nomor 089504515656. Ia pun berjanji, akan menjaga kerahasiaan pelapor untuk menghindari hal-hal yang diinginkan.

“Bisa juga lewat hotline. Pembinaan terhadap perusahaan akan dilakukan disnaker Kudus. Sementara penindakan dari pengawas provinsi Jawa Tengah. Jadi buruh yang mendapat gaji di bawah UMK bisa melapor. Identitas kami jamin tak akan bocor,” jelasnya.

Adapun untuk sanksi tersebut diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Bagi perusahaan yang tidak sesuai memberikan UMK, sesuai dengan UMK tahun 2020 maka bisa mendapatkan hukuman pidana dan denda.

“Denda maksimal Rp 400 juta dan kurungan paling sedikit satu tahun dan paling lama empat tahun,” tandasnya.

Sementara itu, di Kudus ada sebanyak 661 perusahaan yang wajib laporan kepada pemerintah. Perusahaan itu mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan yang berskala besar.

Diketahui, UMK kabupaten Kudus tahun 2020 adalah sebesar Rp 2,218 juta. Semua perusahaan wajib melaksanakan ketentuan UMK kabupaten Kudus tahun 2020 yang akan mulai berlaku pada 1 Januasi 2020 mendatang.

UMK ini berlaku hanya bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...