Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

OPINI

PKH dan Dinamika Gaya Hidup Penerima di Jepara

0 550
Dalhar *)

PROGRAM pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat relatif banyak jumlahnya. Mulai dari tingkat kementerian, provinsi, sampai pada kabupaten beragam bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan sifanya meringankan beban bagi masyarakat.

Yang cukup banyak diperbincangkan adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan. Di bawah naungan Kementerian Sosial, program ini telah menyentuh di hampir semua lapisan masyarakat, baik di pedesaan maupun pekotaan.

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) – istilah khas PKH, di masing-masing kota berbeda. Di Jepara terdapat 150 pendamping dengan KPM sebanyak 41.334 yang tersebar di 16 kecamatan dengan sebaran yang bervariatif.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui PKH dilakukan dengan tiga tujuan, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan jangka pendek adalah meringankan beban pengeluaran dari KPM.

Dengan adanya bantuan baik berupa dana maupun kebutuhan pokok seperti beras dan telur, diharapkan dapat meringankan beban. Dengan begitu, KPM menjadi lebih bersemangat dalam berkerja atau berwirausaha.

Jangka menengah PKH adalah mengubah perilaku dari KPM. Mencapai tujuan itu, setiap bulan para KPM diharuskan mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Kelompok (P2K2) atau yang lebih populer dengan istilah kumpulan PKH.

Di dalam pertemuan disampaikan beberapa materi, semisal tentang hakikat sejahtera, ekonomi, kesehatan, kewirausahaan, dan masih banyak lainnya. Proses pembelajaran dan evaluasi senantiasa dilakukan untuk tercapainya tujuan. Harapannya dengan begitu, akan ada perubahan perilaku dari anggota KPM.

Melalui pemberdayaan semacam itu, diharapkan para KPM dapat mandiri sejahtera. Artinya perilaku dapat menjadi lebih baik. Misalnya pemahaman yang menyeluruh antara keinginan dan kebutuhan.

Kebutuhan adalah sesuatu yang apabila tidak dipenuhi akan mengganggu siklus kehidupan. Misalnya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. Keinginan sifatnya adalah hal-hal yang jika tidak dipenuhi tidak mengganggu siklus kehidupan. Prinsipnya, keinginan dapat ditunda atau ditiadakan. Seringkali KPM tidak menyadari hal tersebut, sehingga yang terjadi adalah keinginan yang diutamakan dan mengalahkan kebutuhan.

Setelah melewati proses yang ada di PKH diharapkan KPM dapat memaknai arti prasejahtera dan kesejahteraan. Materi penunjang lainnya – tentang ekonomi, kewirausahaan, dan lain sebagainya dapat dijadikan bekal menuju kesejahteraan. Dengan begitu, KPM akan lulus atau graduasi menjadi mandiri sejahtera.

 

Perilaku Menyimpang

Tidak jarang di lapangan ditemukan kondisi berbeda. Mereka yang menjadi peserta PKH memiliki gaya hidup sebagaimana warga sejahtera. Kondisi semacam itu dalam sudut pandang sosial termasuk perilaku yang menyimpang.

Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, KPM tersebut belum memahami antara kebutuhan dan keinginan. Hal ini dapat diupayakan dengan edukasi dalam pertemuan kelompok bulanan. Kedua, bisa jadi mengindikasikan bahwa KPM tersebut sudah mampu atau sejahtera. Hal ini dapat menjadi sebab hilangnya kepesertaan sebagai anggota PKH.

Pengawasan PKH dapat dilakukan oleh masyarakat luas. Artinya, siapapun bisa mengawasi dan melaporkan pelaksanaan program. Biasanya permasalahan yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran.

Hal tersebut mudah dipahami karena bantuan sosial harus memiliki prasyarat terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT). Diketahui bersama bahwa data sifatnya dinamis. Tidak selalu data 2019 akan relevan di tahun 2020.

Artinya, pemutakhiran perlu senantiasa dilakukan. Ada beberapa desa yang berinisiatif memasukkan pemutakhiran BDT dalam musyawarah desa (Musdes). Hal tersebut sebagai antisipasi dini agar bantuan yang diberikan tepat pada sasaran.

Sampai sejauh ini program yang dilakukan adalah dengan membuka aduan kepada masyarakat luas untuk melaporkan jika ada PKH yang tidak tepat sasaran. Aduan ini dapat dilakukan dengan disertai bukti-bukti penunjang yang cukup. Dari aduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh para pendamping PKH di setiap kecamatan.

Labelisasi di setiap rumah masih menimbulkan perdebatan di tingkat kementerian. Penggunaan kata “miskin” atau “prasejahtera” masih tarik ulur dalam labelisasi. Dengan labelisasi akan menimbulkan stigma. Di samping itu, permasalahan anggaran juga belum tuntas dibahas. Yang dilakukan sampai sekarang adalah optimalisasi dalam pendampingan.

Para pendamping yang ada di setiap kecamatan memiliki tugas besar dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan. Tugas yang dilakukan bukan sekadar pekerjaan teknis semisal verifikasi pendidikan dan kesehatan, melaksanakan P2K2 atau kumpulan setiap bulan. Di balik itu ada tugas besar, yaitu pemberdayaan sekaligus penyadaran kepada masyarakat penerima bantuan.

Menyadarkan masyarakat bukan perkara yang mudah. Butuh waktu dan pemahaman karakter masyarakat yang didampingi. Seringkali penulis sering sampaikan dalam setiap pertemuan, “kaya dan miskin itu relatif. Keduanya tidak semata ditentukan oleh materi atau nominal, tetapi juga mental”. Pembangunan mental inilah yang perlu senantiasa diupayakan agar masyarakat menjadi lebih mandiri. (*)

 

*) Penulis adalah Pendamping PKH Bangsri, Jepara

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.