Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Kaleidoskop 2019

Polah Ganjar: Tempeli Mobil Dinas Stiker Korupsi Ora Slamet hingga Guru Wajib Bergaji UMK

MURIANEWS.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dikenal sebagai pemimpin daerah yang cukup nyentrik. Beberapa aksinya hingga gaya berpakaiannya sempat menjadi pembicaraan hingga penjuru Nusantara.

Gubernur berambut putih ini sering melakukan tindakan yang ’keluar’ dari kebiasaan pejabat pada umumnya. Contohnya soal pakaian, Ganjar kerap hanya mengenakan jersey ngonthel saat membuka even-even.

 

Pasang Stiker Ancaman Korupsi

Yang terbaru dan membuat geger, yakni aksi Ganjar menempeli mobil-mobil dinas di Pemprov Jateng dengan stiker bernada ancaman yang seram.

Stiker yang ditempel Ganjar di hadapan ribuan pelajar SMA yang mengikuti demo para Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) 2019, Minggu (8/12/2019) itu bertulis “Yen Korupsi, Aku Ora Slamet”.

Stiker itu juga dibagikan ke seluruh pejabat. Semuanya patuh memasang stiker di mobil dinasnya.

“Jadi ini untuk pengingat sekaligus doa, nek dewe korupsi, berarti ora slamet (kalau kita korupsi, berarti kita tidak akan selamat),” tanya Ganjar.

Stiker itu seolah menjadi shock teraphy, karena saat ini banyak ASN di lingkungan Pemprov Jateng yang merasa waswas. Mereka takut jika main-main dengan uang negara bakal kena bala.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tavip Supriyanto mengaku mendengar selentingan-selentingan anak buahnya soal itu.

“Ini kalau ada apa-apa bagaimana ini. Kalau kita kecelakaan dikira ada kejadian (korupsi) bagaimana?. Ada beberapa teman yang bilang seperti itu,” kata Tavip.

Tavip menyadari curhatan anak buahnya tersebut. Karena Bapenda selama ini dianggap sebagai “lahan basah” yang rentan praktik penyimpangan, khususnya di Samsat. Dengan adanya penegasan sikap melalui stiker itu Tavip berharap akan membuat dirinya dan anak buahnya semakin berhati-hati.

“Tidak hanya kata-kata di stiker itu, tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi kita pakai tagline di manapun. Karena kita sangat rentan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Di lapangan kita tidak bisa mengawasi satu persatu karena ada dari kepolisian, Jasa Raharja dan lainnya,” ujarnya.

Aksi Ganjar ini bahkan sampai membuat pakar kejawen ikut angkat suara. Ketua Perempuan Penghayat Indonesia (Puan Hayati) Jawa Tengah Dwi Setiyani Utami menyebut, kata-kata dalam stiker itu adalah sabda sekaligus doa yang akan memiliki dampak apabila dilanggar.

“Kalau sudah berani menempelkan stiker itu, sebaiknya menjadi orang yang jujur dan tidak korupsi. Karena kalau melanggar, pasti akan ada akibatnya,” kata Dwi, Kamis (12/12/2019).

 

Guru Honorer Bergaji UMK

Tak hanya soal perang antikorupsi saja. Ganjar beberapa waktu lalu, juga mengeluarkan instruksi yang cukup membuat para guru honorer bungah hatinya.

November 2019 lalu, Ganjar mengeluarkan intruksi kepada bupati/wali kota di Jawa Tengah agar membayar gaji para guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) di wilayahnya setara dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Ganjar juga menegaskan jangan lagi ada guru tidak tetap menerima gaji hanya Rp 200 ribu atau Rp 300 ribu. “Guru tidak tetap itu belum UMK. Karena dia belum UMK, saya minta mbok diUMK-kan. UMK dulu saja,” katanya, Selasa (26/11/2019).

Karena jika tidak bisa menaikkan gaji guru setara dengan UMK, Ganjar mengatakan pemerintah telah bertindak zalim. Alasan tidak punya anggaran menurut Ganjar saat ini sudah tidak relevan.

Ia pun menyebut, seluruh guru honorer di lingkungan SMA, SMK dan SLB negeri yang menjadi wewenang Pemprov Jateng telah bergaji UMK. Ganjar pun mendorong kebijakan ini diterapkan di SD dan SMP yang menjadi wewenang pemkab/pemkot.

”Kita tetapkan UMK untuk swasta (perusahaan swasta), masak yang bekerja di tempat kita sendiri kok tidak. Bagaimana caranya?. Karena banyak yang merasa tidak punya uang,” katanya.

 

Ancam Cabut Izin Sekolah Swasta

Ganjr tak berhenti dengan hanya mendorong guru honorer yang berada di bawah naungan pemerintah saja yang harus bergaji setara UMK. Guru-guru di sekolah swasta juga didorong agar mendapatkan gaji yang setara.

Bahkan Ganjar mewacanakan untuk mencabut izin bagi sekolah swasta yang kedapatan menggaji gurunya dengan tidak layak.

“Perlukah yayasan menggaji guru minimal UMK? Kalau tidak, tidak kita beri izin. Malu dong kalau kita mewajibkan swasta menggaji sesuai UMK sementara kita tidak melakukan,” pungkasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Deka Hendratmanto

Comments
Loading...