Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kaleidoskop 2019

Bupati Jepara dan Bupati Kudus Terjungkal Uang Recehan

MURIANEWS.com, Kudus – Tahun 2019 seolah menjadi tahun petaka bagi dua bupati di wilayah eks-Karesidenan Pati. Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan Bupati Kudus HM Tamzil terjungkal dari kursinya, setelah terkena “sengatan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua-duanya terseret kasus suap dan korupsi yang nominalnya bisa dibilang hanya recehan, untuk sekelas petinggi daerah.

Marzuqi terseret masalah ini hingga KPK sampai turun tangan, hanya gara-gara dana bantuan parpol (banpol) untuk PPP Jepara.

Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara itu seharusnya dipergunakan untuk biaya kegiatan politik dan kesekretariatan.

Dana diterima dua kali, yaitu tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 149 juta. Namun dalam praktiknya, dana banpol tersebut digunakan untuk THR pengurus Dewan Pimpinan Cabang atas perintah Ketua DPC PPP dalam hal ini Marzuqi.

Pria kelahiran 11 Agustus 1964 yang dikenal sebagai seorang kiai ini, menjadi sasaran KPK setelah diduga menyogok hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito, sebesar Rp 500 juta dan 16 ribu dolar AS.

Uang suap itu diberikan untuk memengaruhi putusan praperadilan dari kasus korupsi yang menjerat Marzuqi. Uang itu diserahkan ke rumah Lasito di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat.

Kasus ini bermula saat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah pada pertengahan 2017 lalu, menetapkan Marzuqi sebagai tersangka korupsi dana parpol. Saat itu Marzuqi disebut menyalahgunakan dana banpol untuk PPP tahun 2011 dan 2012.

Tak terima dengan status tersangka itu, Marzuqi kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara: 13/PId.Pra/2017/PN.Smg.

Marzuqi pun memenangi praperadilan ini. Hingga akhirnya KPK turun tangan untuk menelisik dugaan suap. Sang bupati langsung ditetapkan jadi tersangka dan ditahan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Marzuqi dinyatakan bersalah melakukan suap kepada Lasito. Pada Selasa (3/9/2019), Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayuaji, menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp 400 juta kepada Marzuqi.

Selain itu, Marzuqi juga mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun. Dengan hukuman tambahan ini, Marzuqi tidak bisa dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani hukuman penjara.

”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 400 juta. Dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dalam 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya,” kata hakim.

Sementara Hakim Lasito dijatuhi hukuman empat tahun kurungan penjara dan denda Rp 400 juta. Hukuman Lasito lebih berat lantaran perbuatannya dianggap telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

“Terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Hakim Aloysius dalam sidang.

 

Bupati Tamzil keluar dari Gedung KPK untuk dibawa ke rumah tahanan. (MURIANEWS.com/Ali Muntoha)

Bupati Tamzil pun Terancam Hukuman Mati

Nasib hampir serupa juga menimpa Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil. Pria yang belum genap satu tahun memimpin Kota Kretek ini, terciduk lembaga antirasuah dengan dugaan jual beli jabatan.

Barang bukti yang diamankan KPK saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) pun bisa dibilang hanya recehan. Hanya Rp 170 juta uang yang berhasil diamankan.

Meskipun dalam pengembangan, diketahui jika uang suap yang diberikan Plt Sekretaris BPPKAD Kudus Akhmad Shofian mencapai Rp 750 juta. Tamzil juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pejabat mencapai Rp 2,5 miliar.

Tamzil dicokok KPK bersama staf khususnya Agus Soeranto dan Akhmad Shofian pada 26 Juli 2019. Sehari setelahnya status mereka kemudian ditingkatkan menjadi tersangka.

Mengiringi peningkatan status ini juga muncul potensi ancaman hukuman mati bagi Tamzil. Pasalnya, Tamzil sudah dua kali tertangkap dalam kasus korupsi.

“Bisa nanti hukumannya sampai hukuman mati. Tapi itu nanti, masih pengembangan belum diputuskan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan alam konferensi pers di ruang pers KPK, Sabtu (27/7/2019).

Seperti diketahui, pada pertengahan tahun 2014, Tamzil terseret kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004, saat ia masih menjabat sebagai Bupati Kudus.

Pada tanggal 29 September 2014, di Pengadilan Tipikor Semarang, Tamzil divonis penjara selama 22 bulan karena terbukti merugikan negara sebanyak Rp 2,8 miliar.

Tamzil pun harus menjalani hukuman selama 22 bulan di LP Kedungpane, Semarang. Ia juga dikenakan denda sebesar Rp 100 juta atau setara dengan tiga bulan penjara. “MTZ pernah tersandung kasus tersebut,” katanya.

Tamzil rupanya tak mau menyerah. Apalagi ia bersikukuh tak menerima uang suap tersebut.
“Saya tidak pegang uangnya. Saya tidak perintah. Kalau yang pertama itu, saya juga e… istilahnya tidak ada kerugian negara,” kata Tamzil.

Tamzil pun mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK. Hasilnya, pada Selasa (1/10/2019) hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Tamzil.

“Mengadili, menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima secara seluruhnya. Intinya praperadilan ditolak, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil,” kata Hakim Sudjarwanto.

Kini kasus Tamzil sudah bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang. Yang terbaru, Senin (23/12/2019) majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menolak eksepsi Tamzil dalam putusan selanya.

Kini Tamzil harus membuktikan di pengadilan jika benar-benar tidak bersalah. Tapi yang pasti, Plt Sekretaris BPKKAD Kudus Akhmad Shofian telah mengakui jika memberikan suap agar bisa dipromosikan jabatannya. Ia pun dikenai vonis 26 bulan penjara.

 

Reporter: Budi Erje, Anggara Jiwandhana
Penulis: Ali Muntoha
Editor: Deka Hendratmanto

Comments
Loading...