Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Banyak Bengkok di Kudus Masih Dikuasai Mantan Kades, Dewan Cecar Dinas PMD

MURIANEWS.com, Kudus – Komisi A DPRD Kudus memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan seluruh camat di Kudus, Rabu (18/12/2019). Wakil rakyat ini mempertanyakan hak dan kewenangan atas bengkok yang didapatkan kepala desa (Kades) yang baru usai dilantik.

“Hari ini kami mengundang PMD dan camat di Kudus untuk datang ke DPRD Kudus. Tujuannya untuk audiensi membahas tentang hak dan kewenangan yang didapatkan kepala desa yang baru saja dilantik,” kata Ketua DPRD Kudus Masan, Rabu (18/12/2019).

Ia menjelaskan, setelah pelantikan kades kemarin ternyata ada persoalan tentang hak dan kewenangan kades terpilih. Rata-rata kades periode sebelumnya habis pada 17 Desember. Sedangkan di tanggal itu pula, kades terpilih secara resmi menjabat setelah dilantik di pendapa.

“Maka secara hak dan kewenangan itu selesai pada 17 Desember, begitu aturannya. Artinya, setelah pada tanggal 17 Desember, maka kades akan mendapatkan hak dan kewenangan. Termasuk juga mendapatkan tunjangan yang berasal dari bengkok desa,” jelasnya.

PRD Kudus menggelar audiensi dengan dinas PMD dan camat se-Kudus di gedung DPRD, Rabu (18/12/2019). (MURIANEWS.com/Dian Utoro Aji).

Hanya, di lapangan berbeda. Ada beberapa tanah bengkok masih dikuasai mantan kades. Itu terjadi lantaran bengkok masih menunggu masa panen. Sementara untuk masa panen di masing-masing desa berbeda. Sebagian bengkok yang ditanami palawija masih menunggu sekitar satu hingga dua bulan.

“Maka kami menyamakan persepsi, beberapa nanti tunjangan yang dari bengkok itu yang diterima kades baru. Dan bagaimana solusinya ketika ada bengkok yang masih dikuasai kades lama,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus Adi Sadhono Murwanto mengatakan, untuk gaji dan tunjangan sebagai kades baru akan diberikan mulai per Januari 2020 mendatang. Gaji tersebut diberikan termasuk tunjangan kepala desa yang bersumber dari tanah bengkok.

Hal itu seusai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014, disebutkan bahwa kepala desa mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan untuk besarannya, kepala desa yang memiliki tanah bengkok mendapatkan Rp 3,5 juta per bulan. Sedangkan kepala desa yang tidak memiliki tanah bengkok mendapatkan Rp 5 juta.

“Kemudian untuk perangkat desa non sekdes itu mendapatkan penghasilan perbulan Rp 2 juta per bulan. Sedangkan untuk Sekdes mendapat gaji Rp 2,5 juta per bulan. Selain itu, semua perangkat juga mendapatkan tunjangan anak istri atau suami,” paparnya.

Meski begitu, terkait adanya bengkok yang dikuasai oleh mantan kades, masih belum mendapat jawaban pasti. Rapat pun menuai jalan buntu dan akan dilanjutkanKamis (19/12/2019) besok.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...