Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Sidang Kasus OTT Bupati Kudus

Bupati Tamzil Sebut Dakwaan JPU Terlalu Dipaksakan

MURIANEWS.com, Semarang – Bupati Kudus (nonaktif) menyampaikan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan dirinya menerima suap untuk jual beli jabatan di Pemkab Kudus dan menerima gratifikasi dari sejumlah pejabat. Tamzil menyebut, jika dakwaan jaksa terlalu dipaksakan.

Nota keberatan ini dibacakan penasihat hukum Tamzil, Jhon Redo dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (16/12/2019).

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Suliistyono itu, Tamzil menyebut jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkesan terlalu dipaksakan, lantaran ada pasal yang dihilangkan dan ditambahkan.

“Tiba-tiba dalam penuntutan terjadi perubahan terhadap pasal-pasal yang disangkakan. Yaitu dihilangkanya pasal 12 huruf b (kecil) serta ditambahkan pasal baru, yaitu pasal 12 huruf B (besar) junto pasal 65 ayat (1) KUHP,” katanya.

Ia menyebut, pasal yang dihilangkan yakni pasal 12 huruf b mengatur tentang tindak pidana korupsi suap. Sedang pasal yang ditambahkan adalah pasal 12 B tentang tindak pidana gratifikasi.

“Kami menganggap JPU telah semena-mena menerapkan pasal tersebut dan merugikan terdakwa,” lanjutnya.

JPU juga, lanjutnya, dianggap tidak merumuskan dengan terperinci dan jelas terkait kapan, di mana, dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Yang seharusnya bisa mendukung semua delik yang ada di Pasal 12 B tersebut.

“Tidak ada keterangan soal ini dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” ujarnya.

Atas sejumlah fakta tersebutlah pihaknya menyatakan jika dakwaan atas kliennya tersebut salah alamat, bahkan keliru besar. Operasi tangkap tangan yang terjadi pada 26 Juli 2019 lalu juga dianggap bukan merupakan OTT yang melibatkan terdakwa. “Melainkan pada sejumlah oknum,”  lanjutnya.

Karena tidak terkait inilah, pihaknya menyimpulkan jika KPK kemudian membebankan dan menyangkut pautkan gratifikasi. Dengan tujuan, Bupati Tamzil tetap terjerumus dalam kasus ini.

“Sehingga bupati Kudus ini bisa dikatakan menjadi korban sistem KPK model lama yang harus dan tetap salah,” terangnya.

Seperti diketahui, Tamzil didakwa oleh JPU menerima suap sebesar Rp 750 juta atas kasus jual beli jabatan di lingkup Pemkab Kudus. Tamzil juga didakwa telah menerima gratifikasi dari sejumlah ASN di lingkup Pemkab Kudus senilai Rp 2,5 miliar lebih.

Uang dengan jumlah tersebut didapat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Abdul Halil, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti Sekretaris Dinas Perdagangan Andi Imam Santosa, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Harjuna Widada.

Baca juga:

Turut disebut juga, sejumlah nama ASN seperti Supriono, Zubaedi, Ani Susmadi, Siti Rokhimah, Apriliana Hidayati, dan M. Kusnaeni. Ada Juga dari Kasmijan dan Martono. Dalam dakwaan, nama-nama tersebut dianggap telah menyetor sejumlah uang pada Bupati Tamzil melalui beberapa perantara.  Di antaranya Uka Wisnu (ajudan Tamzil), Agus Soeranto (Staf khusus bupati)dan M Moelyanto.

Lalu ada nama mantan Plt Dinas PUPR  Heru Subiyantoko yang menyetor sejumlah uang dari para rekanan  kontraktor. Uang yang disetorkan para ASN tersebut bernilai total Rp 2,5 miliar lebih.

Selain itu, nama Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris juga dicatut dalam dakwaan atas Bupati Tamzil. Sam’ani, disebut meneruskan perintah Tamzil terkait permintaan sejumlah uang pada Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo untuk membayar utang pada Hariyanto.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...