Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Merasa Dicatut JPU dalam Dakwaan Gratifikasi Bupati Tamzil, Begini Kata Sekda Kudus

MURIANEWS.com, Kudus – Nama sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus disebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK saat pembacaan dakwaan Bupati nonaktif Kudus, HM Tamzil pada sidang perdana kasus jual beli jabatan di lingkup Pemkab Kudus, Rabu (12/12/2019) kemarin.

Sejumlah ASN tersebut di antaranya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Abdul Halil, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti Sekretaris Dinas Perdagangan Andi Imam Santosa, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Harjuna Widada.

Turut disebut juga, sejumlah nama ASN seperti Supriono, Zubaedi, Ani Susmadi, Siti Rokhimah, Apriliana Hidayati, dan M. Kusnaeni. Ada Juga dari Kasmijan dan Martono. Dalam dakwaan, nama-nama tersebut dianggap telah menyetor sejumlah uang pada Bupati Tamzil melalui beberapa perantara. Di antaranya Uka Wisnu, Agus Soeranto dan M. Moelyanto.

Lalu ada nama mantan Plt Dinas PUPR Heru Subiyantoko yang menyetor sejumlah uang dari para rekanan kontraktor. Uang yang disetorkan para ASN tersebut bernilai total Rp 2,5 miliar lebih.

Selain itu, nama Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris juga dicatut dalam dakwaan atas Bupati Tamzil. Sam’ani, disebut meneruskan perintah Bupati Tamzil terkait permintaan sejumlah uang pada Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo untuk membayar hutang pada Hariyanto.

“Pada sekitar akhir tahun 2018, terdakwa (Tamzil) melalui Sam’ani memerintahkan Joko Susilo untuk mencari uang guna kepentingan terdakwa,” ucap Jaksa Penuntut Umum Helmi Syarief dalam persidangan di PN Tipikor Semarang, Rabu (11/11/2019) kemarin.

Menanggapi hal itu Sekda Kudus Sam’ani Intakoris membenarkan, pihaknya pernah meminta Joko untuk mencarikan uang. Hanya, bukan digunakan untuk kepentingan Tamzil, melainkan untuk pemberian hutang pada Haryanto.

“Yang memanggil juga bukan Pak Tamzil, Tapi Pak Wakil Bupati,” ucapnya ketika dikonfirmasi awak media via WhatsApp, Kamis (12/12/2019).

Pada saat itu, lanjutnya, ia bersama wakil bupati diundang ke kediaman Haryanto. Saat itu, Haryanto mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang sebesar Rp 500 juta. Hanya, kala itu ia tidak punya dan mencoba menghubungi Kepala Disdikpora, Joko Susilo.

“Kemudian kami coba hubungi Pak Joko, siapa tahu punya,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya siap mengklarifikasi apabila kembali dipanggil KPK untuk dijadikan saksi dalam persidangan. Hanya, ia juga tetap menghargai apa yang diutarakan oleh JPU.

”Yang kami sampaikan ke penyidik seperti itu. Kami juga akan menyampaikan hal tersebut di persidangan bila diminta klarifikasi,” terangnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...