Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Sidang Kasus OTT Bupati Kudus

Sepuluh Bulan Menjabat, Bupati Tamzil Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,5 Miliar

0 872

MURIANEWS.com, Semarang – Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil didakwa menerima suap jual beli jabatan. Tak hanya itu, selama menjabat Tamzil juga disebut telah menerima gratifikasi sebesar 2,5 miliar.

Gratifikasi itu diduga diterima dari delapan pejabat di Pemkab Kudus selama sepuluh bulan. Atau sejak September 2018 beberapa saat setelah dilantik sebagai bupati, hingga Juli 2019 beberapa waktu sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jumlah tersebut didapat dari Plt Kepala Dinas PUPR yang kini dimutasi ke Sekretaris Dinas Arpusda Kudus Heru Subiyantoko sebesar  Rp 900 juta. Kemudian dari Kepala Dinas Pendidikan Joko Susilo sebesar Rp 500 juta.

Ada juga pemberian melalui ajudannya Uka Wisnu Sejati sebesar Rp 300 juta. Kemudian melalui M Moelyanto, Ali Rifai, dan Agus Soeranto (Staf Khusus Bupati Kudus) dengan besaran nominal Rp 335 juta. Serta pemberian dari Ali Rifai dan Hendra Setya dan diterima pribadi dengan total Rp 490 juta.

Ini diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Helmi Syarief dalam dakwaan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (11/12/2019).

“Uang yang diterima (Tamzil) yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak pernah dilaporkan ke KPK hingga batas waktu 30 hari yang ditentukan,” katanya.

Dalam dakwaan disebutkan, gratifikasi pertama yang diterima Tamzil berasal dari Heru Subiyantoko. Nilainya mencapai Rp 900 juta. Uang ini diduga diterima Tamzil pada September 2018, atau beberapa saat setelah dilantik sebagai bupati.

“Setelah dilantik, terdakwa memanggil Heru Subiyantoko di pendapa Kabupaten Kudus, meminta untuk dicarikan uang untuk keperluan pribadi terdakwa,” ujar jaksa.

Setelah itu, Heru disebut menghubungi sejumlah rekanan/kontraktor yang mengerjakan proyek di Kudus. Heru kemudian menerima uang sebesar Rp 900 juta dalam beberapa tahap, kemudian diserahkan ke Tamzil.

“Sebesar Rp 850 juta digunakan untuk membayar utang terdakwa terkait pembiyaan mengikuti pilkada, dan Rp 50 juta untuk membayar mobil Mitsubishi Pajero,” terangnya.

Pada akhir tahun 2018, Tamzil juga disebut memerintahkan Joko Susilo untuk mencarikan uang untuk kepentingan Tamzil.

Kepala Dinas Pendidikan itu disebut juga menghubungi sejumlah penyedia jasa/kontraktor, dan mendapatkan uang sebesar Rp 500 juta. Tamzil disebutkan memerintahkan uang tersebut diberikan kepada Hariyanto untuk membayar utang.

“Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp 300 juta dari Joko Susilo melalui Uka Wisnu Sejati. Yakni pada Maret dan April 2019,” kata Helmi saat membacakan dakwaan.

Tamzil juga didakwa menerima uang dari Muhammad Moelyanto, Ali Rifai, dan Agoes Soeranto sebesar Rp 335 juta, kemudian melalui Setiya Hendra dan Ali Rifai sebesar Rp 490 juta.

Baca: Bupati Tamzil Didakwa Terima Suap Jual Beli Jabatan Sebesar Rp 750 Juta

Atas kasus ini pun, Tamzil dijerat dengan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tamzil, sebelumnya juga didakwa telah menerima  suap dari Plt Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Akhmad Shofian sebesar Rp 750 juta.

Uang suap, dimaksudkan untuk memuluskan karir Akhmad Shofian dan istrinya Rini Kartika di Pemerintah Kabupaten Kudus.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.