Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Jateng Terbaik Nasional, Ganjar: Beri Kami Kemudahan Copot ASN Korupsi

MURIANEWS.com, Semarang – Sistem pencegahan korupsi yang diterapkan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng kembali dinobatkan sebagai terbaik nasional. Penghargaan ini menjadi yang kesekian, baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemendagri maupun instansi terkait.

Penyerahan pernghargaan disampaikan oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Wapres mengatakan, korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan secara bersama-sama. Menurutnya, pencegahan korupsi harus ditekankan oleh semua pimpinan daerah dan instansi pemerintahan.

“Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-planning, e-budgeting harus diterapkan sebagai upaya memitigasi korupsi,” katanya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo menyebut penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras yang dilakukannya bersama instansi di lingkungan Pemprov Jateng. Meskipun menurutnya, masih banyak hal yang harus ditingkatkan.

“Sebenarnya ada beberapa yang mesti diperbaiki karena strategi pencegahan kita ternyata masih buruk. Meskipun kita mendapat penghargaan dan jadi yang terbaik, namun upaya peningkatan harus terus dilakukan,” ujarnya.

Baca: Ganjar Tempeli Mobil Dinas Pemprov Jateng Stiker ‘Yen Korupsi, Aku Ora Selamet’

Beberapa standar, lanjut Ganjar, belum terpenuhi dengan baik dalam upaya pencegahan korupsi di Jateng. Seperti soal penentuan harga sendiri, model lelang dan beberapa sistem lain.

“Sistemnya harus diperbaiki, saya akan perintahkan agar standar-standar itu diperbaiki semuanya. Ya meskipun kurang-kurang sedikit, hari ini kita juara,” terangnya.

Untuk memaksimalkan upaya pencegahan korupsi menurutnya ada beberapa aspek yang harus dikuatkan oleh seluruh daerah. Seperti koordinasi supervisi pencegahan, pengelolaan gratifikasi, laporan LHKPN, memperbaiki sistem dengan penerapan sistem elektronik.

“Sebenarnya kami berharap diberi kemudahan untuk mengganti atau mencopot ASN yang terlibat praktik itu (korupsi). Saya usul juga, agar pemerintah memperbaiki dan membuat cara kerja semakin gampang agar tidak terlalu rumit. Misalnya soal remunerasi dan lainnya. Kalau itu dilakukan, maka akan bisa mencegah korupsi,” tandasnya. (lhr)

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...