Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

PKB Jepara Apresiasi Plt Bupati yang Merespon Cepat Tanggapan Dewan

0 199

MURIANEWS.com, Jepara – DPC PKB Jepara memberikan apresiasi positif  terhadap tanggapan yang baik dari Plt Bupati Dian Kristiandi terhadap pendapat akhir Fraksi PKB DPRD Jepara pada rapat paripurna pengambilan keputusan Ranperda RAPBD 2020 lalu.

Hal ini dibuktikan dengan serangkaian pengambilan kebijakan yang diambil oleh Plt bupati dengan mengundang beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat persiapan proses lelang proyek pada tahun 2020.

Percepatan proses lelang ini diharapkan bisa memulai pembanguan di awal tahun 2020, sehingga mampu meningkatkan serapan anggaran pembangunan. Dalam hal ini PKB Jepara tetap akan mengawasi konsistensi kebijakan tersebut.

Ketua DPC PKB Jepara H Nurudin Amin atau Gus Nung menyatakan, beberapa contoh respon positif Plt bupati di antaranya adalah soal percepatan proses lelang kegiatan APBD 2020. Kemudian peningkatan pengawasan internal di OPD, pemanfaatan Dana Desa sesuai peruntukannya, dan penegakan perda dengan penutupan tempat hiburan karaoke di Sambung Oyot Kelet.

Lalu juga kebijakan tentang MPP (Mal Pelayanan Publik), penanganan kasus HIV/ AIDS, penanganan kasus stunting, penanganan sampah maupun perlindungan terhadap kawasan hutan dan lingkungan hidup.

“Dengan sinergi yang baik ini, kami berharap bahwa tata kelola pemerintahan di Jepara makin kondusif. Fungsi pengawasan, penganggaran dan legeslasi dari DPRD juga makin menunjukkan kinerja yang meningkat menuju good governance an clean government,” ujar Gus Nung, Minggu (8/12/2019).

Baca: Soal Pemberantasan Miras dan Karaoke, Kinerja Satpol PP Jepara Dinilai Lemah

Sementara itu, Ketua FPKB DPRD Jepara, Kholis Fuad menyatakan, terkait penutupan tempat hiburan karaoke di Kelet, Satpol PP Jepara diminta bekerja secara professional. Satpol PP harus mempunyai target sasaran dan durasi waktu penertiban yang jelas dan terukur.

Keresahan masyarakat terhadap merebaknya tempat hiburan illegal, peredaran minuman keras, prostitusi terselubung maupun judi togel harus disikapi Satpol PP.

Demikian juga pihak keamanan,  dengan cara persuasif agar diharapkan bisa bertindak  tanpa menimbulkan gejolak dan kerawanan sosial.

“Misalnya setelah Sambung Oyot, lalu Pungkruk dan seterusnya. Semuanya untuk penegakan Perda. Kami menyarankan agar dalam rangka penertiban dan penegakan perda ini, pemkab juga melibatkan organisasi kemasyarakatan seperti : NU, muhammadiyah, MUI, PKK dan lain sebagainya sebagai upaya preventif”, kata Kholis Fuad, Minggu (8/12/2019) secara terpisah.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.