Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pemuda Karangrejo Pati Tuntut Transparansi Dana Desa

0 1.547

MURIANEWS.com, Pati – Puluhan pemuda dan masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Pucakwangi, Pati melakukan aksi damai di depan kantor balai desa setempat, Jumat (6/12/2019). Sambil membentangkan poster, mereka menuntut agar Pemerintah Desa (Pemdes) Karangrejo lebih transparan dalam mengelola Dana Desa (DD).

Koordinator Lapangan (Korlab) Adib Sulton afif mengatakan, aksi tersebut digelar lantaran dua pekan lalu, Pemdes Karangrejo tidak bisa memberikan pertanggungjawaban terkait transparansi DD.

“Setiap tahun kita tahu bahwa desa mendapatkan DD dari pemerintah pusat. Tetapi laporan pertanggungjawaban dari pengelolaan DD itu tidak jelas, bahkan tidak ada laporan kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menuntut agar ada reformasi lembaga desa yang diduga penuh dengan nepotisme. Banyak perangkat desa yang diduga merupakan kerabat dari kepala desa.

“Ada lembaga-lembaga desa yang diketuai oleh beberapa saudara dari Kades Karangrejo. Ini jelas tidak etis. Karena itu, kami minta agar ada reformasi lembaga desa,” ujarnya.

Tuntutan lain yang juga diusulkan oleh para peserta aksi adalah agar ada evaluasi kinerja perangkat desa dan pelayanan publik. Disinyalir, ada banyak perangkat yang tidak masuk kantor pada saat jam kerja.

“Ada juga perangkat desa yang merangkap sebagai guru madrasah. Kalau pagi, motornya ada di parkiran kantor desa, tetapi orangnya ada di sekolahan. Belum lagi pelayanannya yang sangat tidak memuaskan,” terangnya.

Lebih dari itu, mereka juga menuntut agar Pemdes Karangrejo segera membuat laporan penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari tahun 2016, 2017 dan 2018. Karena, peruntukan dana BumDes itu, sampai saat ini masih disangsikan.

Dia menambahkan, pada 2016 lalu, anggaran Bumdes ada Rp 60 juta. Dana tersebut digunakan untuk simpan pinjam. Namun, sampai saat ini ada banyak nasalah yang tidak mengembalikan pinjaman.

Kemudian pada 2017, BUMDes mendapat anggaran Rp 30 juta yang digunakan untuk membangun kantor. Tetapi laporan pertanggungjawabannya tidak ada.

“Yang paling parah adalah anggaran BUMDes 2018 lalu. Total anggaran mencapai Rp 90 juta yang rencananya akan digunakan untuk membangun empat ruko. Tetapi realisasinya hanya dibangunkan dua ruko. Lalu yang dua ruko kemana?. Kami meminta laporan pertanggungjawabannya,” pungkasnya.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.