Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Soal Pemberantasan Miras dan Karaoke, Kinerja Satpol PP Jepara Dinilai Lemah

0 553

MURIANEWS.com, Jepara – Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jepara dinilai mengalami penurunan. Terutama OPD yang menangangi pemberantasan miras dan karaoke liar.

Penilaian ini disampaikan oleh Fraksi PKB, usai digelarnya Rapat Paripurna Pengesahan APBD Jepara 2020. Ketua FPKB DPRD Jepara Kholis Fuad menyatakan, PKB sangat concern terhadap laporan masyarakat tentang makin maraknya peredaran miras dan menjamur tempat hiburan karaoke.

Pihaknya mendesak Satpol PP Jepara untuk melakukan penegakan perda, utamanya Perda Miras. Ia menilai, lemahnya kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda ini perlu mendapatkan perhatian serius.

“Jika diperlukan harus dilakukan shock therapy  dengan penertiban dan penutupan kawasan Pungkruk. Saat ini perkembangannya makin mengkhawatirkan dan berpotensi memunculkan penyakit sosial masyarakat (pekat),” ujar Kholis Fuad, Senin (2/12/2019).

Jika memang ada permasalahan, mengenai tenaga penyidik PNS (PPNS) pihaknya berharap juga segera dilakukan penambahan. Ia memastikan, PKB akan mendukung penambahan personel tersebut, demi menunjang tugas tugas penegakan hukum dan Perda oleh Satpol PP.

Lemahnya kinerja OPD ini, kemungkinan juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal pemerintahan.

PKB Jepara memandang perlunya peningkatan koordinasi yang lebih baik antarOPD di bawah kendali dan pengawasan plt Bupati sebagai pimpinan eksekutif. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bisa memenuhi target dan tepat waktu.

Sementara itu, Juru Bicara FPKB dalam sidang Paripurna Pengesahan APBD 2020 Jepara, Miftahur Rofiq, secara umum, pihaknya memberikan apresiasi positif terhadap APBD 2020. Prosesnya sudah berjalan dengan tepat waktu sesuai dengan tahapannya.

Namun demikian, FPKB juga menilai APBD 2020 ini sangat teknokratis dan kurang aspiaratif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Kebijakan pembangunan juga belum sepenuhnya berdasarkan pada skala prioritas. Program skala prioritas kalah anggaran dengan program yang di bawahnya. Bahkan anggaran urusan pilihan bisa lebih tinggi dari urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan nonpelayanan dasar.

“Meskipun antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2019 kurang maksimal atau tidak mencapai target, namun di tahun 2020 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tetap optimis dengan menaikkan capaian target. Luar biasa,” terangnya.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.