Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ratusan Ribu Guru Ngaji di Jateng Akan Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

0 2.880

MURIANEWS.com, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memberikan honor atau insentif kepada guru ngaji, guru madrasah diniah dan TPQ di provinsi ini. Tak hanya itu, para guru ngaji itu juga didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2019 jumlah guru ngaji yang mendapat insetif dan didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya 169 ribu. Jumlah itu akan meningkat menjadi 211 ribu pada 2020.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyebut, langkah ini diambil untuk memberi perlindungan terhadap para guru ngaji. Karena menurut dia, pekerjaan guru madin, ngaji dan TPQ juga rawan terhadap kecelakaan.

”Sehingga dibutuhkan perlindungan ketenagakerjaan dan hal itu menjadi tugas Pemprov Jateng,” kata Taj Yasin saat menerima Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY Suwilwan Rachmat, Jumat (29/11/2019).

Gus Yasin juga mengatakan, langkah ini diambil untuk mendukung peningkatan tugas para guru ngaji sebagai pihak yang menguatkan pendidikan karakter.

Sementara itu, Suwilwan mengatakan, perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan terhadap para guru ngaji di Jateng berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.

”Guru ngaji yang mendapat insentif dari Pemprov Jateng hanya membayar premi sebesar Rp 8.100 per tahun. Ada sebanyak 169 ribu guru ngaji, madin dan TPQ pada 2019 dan 211 ribu pada 2020,” kata Suwilwan.

Ia juga menyebut, Jateng berhasil mempertahankan sebagai provinsi terbaik pada Paritrana Award 2017. Menurut dia, ada beberapa penilaian menonjol yang dimiliki Jawa Tengah jika dibandingkan provinsi lain seperti regulasi dan kebijakan yang mendorong tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga komitmen gubernur Jateng.

Panitia juga melihat sejauh mana penerapan regulasi tersebut di lapangan, karena akan dikaitkan juga soal kepesertaan.  Penilaiannya dilakukan oleh panitia yang berasal dari lintas kementerian seperti Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenaker, unsur praktisi, dan pakar kebijakan sosial.(lhr)

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.