Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

32 Ribu Rumah di Pati Tak Layak Huni, Pemkab Upayakan Rumah Murah

MURIANEWS.com, Pati – Sebanyak 32 ribu rumah di Kabupaten Pati dinyatakan tak layak huni. Sementara kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau backlog dinyatakan sebanyak 78 ribu unit.

Kepala Bidang Perumahan Disperkim Suhartono mengatakan, dengan banyaknya rumah tak layak huni (RLTH) itu, pihaknya menggandeng pihak terkait untuk menyediakan perumahan yang layak.

Sehingga, pada Selasa (26/11/2019) hari ini pihaknya melakukan rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas hal itu.

“Menyinergikan stakeholder untuk bertanggungjawab mengawal amanat UUD 45 Pasal 28H bahwa setiap warga Negara, keluarga berhak bertempat tinggal yang layak. Artinya menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal,” katanya, Selasa (26/11/2019).

Dalam rakor tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertahanan Nasional (BPN), LH, salah satu Perbankan dan Tim Verifikasi.

Dia mebeberkan, berdasarkan data yang diperoleh, memang ada 78 ribu backlog dan 32 ribu RLTH di Pati. Menurutnya, itu merupakan sebuah problem yang harus segera diselesaikan.

“Intervensi yang dilakukan pemerintah ada 2.000 rumah. Kami berkomitmen menggugah stakeholder untuk menyediakan rumah, kalau bisa perbankan juga bisa membantu. Juga developer menyiapkan rumah subsidi dan dari dinas terkait mempermudah perizinan,” terangnya.

Terkait Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah ada sekitar 40 persen dari backlog. Itu tentu menjadi potensi untuk menyediakan perumahan.

Sedang untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) jumlah perumahan di Pati baru ada 22 perumahan. Sedangkan dialokasikan untuk penataan dan pemeliharaan masing-masing perumahan sebesar Rp 200 juta.

“Total perumahan di Pati sendiri ada 34. Yang sudah menyelesaikan izin ada 22. Sedangkan sisanya adalah liar. Liar dalam artian tidak mengajukan izin. Nantinya juga ada sanksi administrasi, sanksi terberat dicabut izinnya. Tetqpi tetap memberikan teguran terlebih dahulu,” pungkasnya.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...