Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ganjar Imbau Warga Laporkan Pengusaha Tak Patuhi UMK

MURIANEWS.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020, Rabu (20/11/2019). Besaran UMK di tiap daerah rata-rata mengalami kenaikan 8,5 persen dari UMK tahun 2019.

”Kenaikan UMK tertinggi ada di Kota Tegal sebesar 9,25 %. Rata-rata kenaikan UMK di Jateng sebesar 8,57 %,” katanya, Kamis (21/11/2019).

Ia menyebut, wilayah di Jawa Tengah yang besaran UMKnya paling tinggi ada di Kota Semarang yakni sebesar Rp 2.715.000. Sementara UMK terendah ada di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.748.000.

Ganjar meminta agar semua pihak menerima penetapan UMK ini. Baik para pengusaha maupun pihak pekerja diminta untuk menerima dengan lapang dada.

Sementara jika ada perusahaan yang nekat tak mematuhi aturan tersebut, ia meminta pada pekerja untuk berani melaporkan. Pihaknya memastikan, akan langsung menindaklanjuti aduan tersebut.

“Kami juga akan terus mengawasi pelaksanaan UMK 2020. Kalau ada perusahaan yang tidak melaksanakan, silahkan lapor ke kami,” terangnya.

Oleh karenanya, sebelum UMK 2020 ini diterapkan secara aktif mulai 1 Januari 2020 mendatang, pengusaha yang merasa keberatan diberikan waktu untuk mengajukan penangguhan.

Baca: Ganjar Tetapkan UMK Jateng 2020, Kudus Rp 2,218 Juta: Ini Daftar Lengkapnya

Pemprov Jateng memberi batas waktu hingga 20 Desember 2019 atau sepuluh hari sebelum pelaksanaan UMK untuk pengajuan penangguhan. Nantinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng akan melakukan penelitian layak tidaknya perusahaan tersebut mendapat penangguhan UMK.

Ganjar menyebut, dalam penetapan UMK 2020, pihaknya memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah serta bupati/wali kota. Besaran UMK yang ditetapkan Ganjar merupakan murni dari usulan 35 kabupaten/kota se-Jateng.

“Meskipun kami punya Upah Minimum Provinsi (UMP), tapi yang kami gunakan adalah UMK. Sebab kalau menggunakan UMP, nanti perbedaannya terlalu njomplang antara kota besar dengan daerah kecil,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disnakertras Jawa Tengah Susi Handayani mengatakan, penetapan UMK di Jateng tahun ini sudah 100 persen sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pihaknya juga meminta kepada pengusaha yang keberatan untuk segera mengajukan penangguhan.

“UMK ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2020. Perusahaan yang keberatan, diberikan waktu untuk mengajukan penangguhan paling lambat tanggal 20 Desember 2019 atau 10 hari sebelum pelaksanaan UMK. Kalau melebihi batas waktu itu, pasti ditolak,” pungkasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...