Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Sidang Kasus OTT Bupati Kudus

Terdakwa Penyuap Bupati Tamzil Dituntut Tiga Tahun Penjara

0 947

MURIANEWS.com, Semarang –  Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPPKAD Kudus Akhamad Shofian dituntut hukuman tiga tahun penjara dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkab Kudus. Selain tuntutan penjara, terdakwa penyuap Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil ini juga dituntut denda Rp 150 juta.

Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisiana dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/11/2019).

Dalam tuntutanya, jika hukuman denda sebesar Rp 150 juta tak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan penjara selama enam bulan.

JPU menyebut jika Shofian telah bersalah secara sah memberikan yang sebesar Rp 750 juta kepada kepada Tamzil untuk melancarkan promoso jabatan dirinya dan istrinya Rini Kartika Hadi di lingkup Pemkab Kudus.

Uang suap itu disebut JPU disampaikan melalui ajudan bupati Uka Wisnu Sejati dan Staf Khusus Bupati Kudus Agus Soeranto (Agus Kroto).

JPU menyebut terdakwa telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tentang yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Dengan junto pasal 64 ayat 1 KUHP,” ujarnya.

Sebagai pemberat atas tuntutan, Eva menyatakan jika perbuatan Shofian dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedang untuk pertimbangan meringankan, Eva mengatakan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya adalah salah.

Terdakwa Akhmad Shofian juga diakui telah menyesali perbutannya. “Pertimbangan lainnya, adalah terdakwa belum pernah dihukum,” katanya.

Baca juga:

Eva merinci ada beberapa item yang dijadikan barang bukti dalam kasus terdakwa Akhmad Shofian. Di antaranya dua lembar daftar nama pejabat eselon II. Satu lembar daftar nama eselon III dan IV, serta satu lembar catatan format tulis tangan kuitansi pembayaran mobil.

“Ada juga bukti setoran bank yang akan dijadikan barang bukti,” terangnya.

Menanggapi tuntutan JPU, pengacara terdakwa, Dwi Surya Hadi Budi mengatakan jika tuntutan yang diberikan KPK pada kliennya dianggap cukup berat.

Hal tersebut menurut dia, berlandaskan sejumlah fakta persidangan, yang menunjukkan jika terdakwa tidak mengetahui apakah uang tersebut benar-benar sampai atau diberikan pada bupati atau tidak.

Karena selama terjadinya suap, terdakwa Akhmad Shofian hanya berhubungan dengan Uka Wisnu Sejati saja. “Sedang Uka statusnya kini kami belum tahu,” ujarnya.

Pihaknya meminta waktu selama sepuluh hari untuk menyusun berkas-berkas pembelaan. “Untuk pembelaan, kita lihat nanti saja,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.