Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Plt Bupati Kudus Usulkan Revisi Perda Tentang Pilkades

0 86

MURIANEWS.com, Kudus – Plt Bupati Kudus HM Hartopo berencana melakukan revisi perda tentang pilkades. Pasalnya, peraturan pelaksanaan pilkades tahun 2019 ini sanksinya kurang tegas. Terutama bagi calon kepala desa yang mengundurkan diri.

“Ke depan harus berubah. Kami akan usulkan untuk direvisi,” katanya.

Ia menjelaskan, calon kepala desa yang mengundurkan diri sejauh ini tidak ada sanksi. Hanya, dalam peraturan calon tidak diperbolehkan mengundurkan diri, namun tak diatur sanksi bagi para pelanggar.

“Mereka yang melangar hal itu tidak ada aturannya. Gak ada sanksi apapun dalam perda. Ke depan iti harus berubah,” lanjut dia.

Oleh karena itu, Hartopo berencana mengusulkan revisi perda tentang pilkades. Sehingga kedepannya tidak ada yang dirugikan karena peraturannya yang kurang jelas.

Meskipun demikian, ia berharap agar pelaksanaan pilkades di Kudus berjalan lancar dan damai. Ia juga berharap tidak ada praktek politik uang saat pilkades nanti pada 19 November 2019 mendatang.

“Harapannya kita agar pilkades bebas dari politik uang. Itu akan lebih bagus,” pungkasnya.

Terpisah, Kabid Pemerintah Desa (Pemdes) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Arif Suwanto mengatakan, terkait dengan pengunduran diri Cakades di Kudus tidak ada sanksinya. Hanya saja dalam peraturannya tidak diperbolehkan mundur.

“Sanksinya memang tidak ada,” jelasnya.

Disinggung terkait uang jaminan calon kepala desa, ia menegaskan tidak ada. Pihak panitia Pilkades pun sudah diberikan sosialisasi terkait hal itu.

“Uang jaminan itu tidak boleh, apapun alasannya. Di perda tak ada yang mengatur hal tersebut,” tandasnya.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.