Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Digeruduk GTT, DPRD Pati Berang Kepala Dinas Hanya Kirimkan Bawahan

0 3.234

MURIANEWS.com, Pati – Ribuan orang guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), Kamis (14/11/2019) menggeruduk Kantor DPRD Pati menuntut diterbitkannya Surat Keputusan (SK) guru pengganti dan pegawai pengganti, untuk pendaftaran pendidikan profesi guru (PPG). Mereka ditemui sejumlah unsur DPRD Pati.

Dalam audiensi dengan para perwakilan GTT-PTT, pimpinan DPRD Pati menunjukkan kekesalannya. Ini terjadi lantaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati Winarto tak hadir.

Kepala Disdikbud hanya mengirimkan bawahannya untuk menemui para demonstrans dan anggota dewan.

Ketua DPRD Pati Ali Badruddin mengatakan, ini permasalahan krusial, sehingga Kadisdikbud Pati seharusnya hadir. Bahkan menurut dia, bawahan yang diutus justru tidak sesuai dengan tupoksi permasalahan ini.

“Kami sudah mengundang (Kadisdikbud) untuk hadir, tapi malah tidak hadir. Ini sangat penting, karena menyangkut hajat para guru yang sudah mendidik anak-anak kita,” ungkapnya.

Suasana audiensi perwakilan GTT-PTT Pati dengan DPRD dan Disdikbud Pati. (MURIANEWS.com/Cholis Anwar)

Dia juga mengaku sangat kecewa dengan ketidakhadiran Kadisdikbud itu. Terlebih permasalahan ini sudah bergulit sangat lama, tetapi pihak Disdikbud belum memberikan solusi.

“Kalau ketidakhadiran ini dilakukan terus, lalu bagaimana penyelesaiannya. Ini malah Kadisdikbudnya menghindar, kan tidak benar itu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto mengatakan, ada banyak permasalahan terkait legalitas yang harus diselesaikan. Tentunya, ini harus dijelaskan langsung oleh Kadisdikbud.

“Kalau dijelaskan yang mewakili, itu sangat tidak tepat. Karena ini terkait regulasi, terkait surat keputusan (SK), maka jangan asal diwakilkan,” geramnya.

Baca: Ribuan Guru Tidak Tetap Pati Geruduk Kantor Dewan

Dia juga menilai ada diskriminasi di lingkungan Disdikbud sendiri. Sebab, pada SMP SK untuk pendaftaran pendidikan profesi guru (PPG) sudah dikeluarkan, tetapi kenapa untuk SD kok tidak diberikan.

“SK nya numpuk itu di Disdikbud. Kenapa itu tidak diberikan?. Kalian (Disdikbud) itu bapaknya para guru, jadi perhatikan mereka,” tandasnya.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.