Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ribuan Guru Tidak Tetap Pati Geruduk Kantor Dewan

0 1.718

MURIANEWS.com, Pati – Ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Pati melakukan aksi di depan Kantor DPRD setempat, Kamis (14/11/2019). Mereka menuntut agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) guru pengganti dan pegawai pengganti sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017.

Ketua Paguyuban GTT-PTT Kabupaten Pati Suhendro mengatakan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari audiensi pertama pada 12 Juli 2019 lalu, yang sampai saat ini tuntutan tersebut belum terrealisasikan.

“Sampai saat ini belum ada realisasinya. Karena itu, dengan kesadaran hati, para GTT dan PTT melakukan aksi solidaritas,” katanya.

Lebih dari itu, kekecewaan sangat terasa di hati para pejuang pendidikan di wilayah Kabupaten Pati. Hal itu karena mereka tidak bisa mengikuti pendaftaran Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan.

Meskipun sesuai dengan Surat Dirjen GTK Kemendikbud 21 Oktober 2019 perihal tambahan penjelasan dan perpanjangan waktu, bahwasannya pendaftaran tersebut yang awalnya sampai tanggal 24 Oktober 2019, namun, diperpanjang sampai pada 30 November 2019.

“Ironisnya, sampai dengan batas akhir pendaftaran mereka belum mendapatkan apa yang diharapkan, baik surat keterangan, surat penugasan, kontrak kerja sebagai guru ataupun perubahan status di dapodik dari honor sekolah menjadi honor daerah,” ujarnya.

Baca: Digeruduk GTT, DPRD Pati Berang Kepala Dinas Hanya Kirimkan Bawahan

Padahal lanjutnya, saat rapat kerja dengan Komisi D DPRD Pati diputuskan Disdikbud Pati supaya membantu guru non-PNS di sekolah negeri untuk bisa mendaftar seleksi akademik PPG dalam jabatan. Sebab, hanya itulah satu-satunya harapan mereka.

“Mereka mengharapkan adanya legalitas dari pemerintah daerah, sehingga mereka tidak dianggap bayang-bayang semu selama ini. Hasil kerja mereka diakui, namun mereka tidak diberi keadilan yaitu kesejahteraan yang layak sesuai kemanusiaan,” pungkasnya.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.