Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Gelar Rapat DPRD dengan TAPD, Ini Besaran Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta di Kudus

0 527

MURIANEWS.com, Kudus – DPRD Kudus bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kudus menggelar rapat bersama, Jumat (8/11/2019). Rapat itu untuk membahas keluhan tunjangan kesejahteraan guru swasta yang ada di Kudus.

Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron mengatakan, memang dari hasil audiensi dengan guru swasta pada Kamis (7/11/2019) kemarin besaran tunjangan guru swasta berbeda-beda. Yakni berdasarkan jumlah siswa, jumlah jam mengajar, dan masa bakti.

“Memang dari hasil audiensi kemarin muncul angka Rp 100 ribu. Itu tunjangan terendah yang dibagikan. Padahal sebelumnya seharusnya mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1 juta,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (8/11/2019).

Ia mengatakan, dari hasil rapat itu semula Rp 100 ribu itu kemudian diubah menjadi besaran tunjangan terendah menjadi Rp 300 ribu. Jumlah besaran tunjangan tersebut pun sudah disepakati dengan para penerima tunjangan kesejahteraan guru.

Baca Juga: 

“Semula Rp 100 ribu besaran tunjangan kesejahteraan. Kemudian dibuah menjadi Rp 300 ribu. Artinya jangan sampai ketentuan hibah menjadi belanja langsung turun tunjangannya sangat dratis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, hasil rapat tersebut nantinya kan dibawa ke rapat Badan Anggaran (Banggar). Dari rapat Banggar itu nantinya akan ditentukan besaran tunjangan kesejahteraan guru swasta di Kudus.

“Finalnya rapat Banggar. Mudah-mudahan di Banggar sesuai dengan harapan,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Mukhasiron berjanji ke depan besaran tunjangan kesejahteraan guru swasta akan dinaikan secara bertahap. “Tahun depan akan kita upayakan untuk mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Senada diungkapkan oleh Ketua DPRD Kudus Masan. Menurutnya, tunjangan kesejahteraan guru yang terendah semula hanya Rp 100 ribu. Kemudian dari hasil rapat dengan TAPD akan dinaikan menjadi Rp 300 ribu.

“Karena menyesuaikan kemampuan daerah. Dengan adanya minimal Rp 300 ribu itu, asumsi awal draf APBD ada tambahan Rp 6 miliar. Cuman nanati keputusan itu di Banggar,” ujarnya.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.