Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Geruduk Kantor DPRD, Guru Madin di Kudus Minta Tunjangan Kesejahteraan Tak Dipangkas

0 278

MURIANEWS.com, Kudus – Puluhan penerima Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) di Kabupaten Kudus mendatangi DPRD Kudus, Kamis (7/11/2019). Mereka meminta agar tunjangan kesejahteraan guru diberikan secara utuh yakni Rp 1 juta.

Tak hanya itu, mereka juga meminta agar tunjangan kesejahteraan itu diberikan merata bagi guru swasta di Kudus. Pasalnya masih banyak yang belum mendapatkan tunjangan kesejahteraan guru swasta.

Ketua Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMAS) Misbahrudin mengatakan, dari para penerima tunjangan guru ini mempertanyakan besaran tunjangan kesejahteraan guru. Mereka pun berharap agar tunjangan kesejahteraan guru swasta yang diberikan tetap utuh Rp 1 juta.

“Bahwa untuk, tunjangan kesejahteraan guru tahun 2020 namanya bukan hibah. Itu diganti dengan belanja langsung. Karena belanja langsung kosenkuensinya tidak diberikan secara utuh seperti yang lalu,” jelasnya dihadaapan Ketua DPRD Kudus dan Komisi D DPRD Kudus, Kamis (7/11/2019).

Ia mengatakan, jika kesejahteraan guru swasta diberikan secara variatif berarti ada sisa anggaran. Oleh karena itu, ia bersama-sama dengan para guru swasta di Kudus memohon untuk mengalokasikan bagi guru yang belum dapat pada tahun 2019.

“Bahkan kami berharap kawan kami yang madrasah sebagai tenaga pendidikan dengan hormat untuk bisa dipikirkan bersama-sama,” ungkapnya.

Senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Nurhadi. Ia mengatakan, TKGS diberikan secara utuh. Tidak ada yang namanya pengurangan. Bahkan ia berharap syukur-syukur ada penambahan tunjangan kesejahteraan guru swasta.

“Kami juga teman-teman diniyah banyak yang belum mendapatkan. Mereka juga berjuangan untuk pendidikan yang ada di Kudus,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Badko TPQ Ali Imron mengatakan, masih banyak guru TPQ yang belum mendapatkan tunjangan kesejahteraan guru swasta. Padahal, guru swasta itu sudah mengajar lebih lama. Karena keterbatasan kuota.

“Oleh karenanya, kami dari arus bawah untuk menyampaikan kepada DPRD Kudus. Mohon nasib para pendidik ini diperhatikan,” ujarnya.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.