Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Iuran BPJS Naik, Warga Pati Minta Pelayanan Lebih Maksimal

MURIANEWS.com, Pati – Naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai 100 persen, mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Salah satunya warga di Kabupaten Pati.

Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Penerima Bantuan Iuran (PBI), kenaikan itu tidak menjadi soal. Namun, bagi peserta non-PBI atau peserta mandiri, justru sebaliknya.

Jurianto, warga Kecamatan Cluwak, Pati yang juga peserta JKN PBI mengatakan, kenaikan iuran BPJS secara langsung memanag tidak terdampak baginya. Mengingat, setiap bulan sudah dibayarkan oleh pemerintah.

“Yang menjadi catatan, naiknya iuran BPJS ini harus dibarengi dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit secara maksimal. Sebab, saya sendiri merasakan minimnya pelayanan rumah sakit bagi pemegang kartu BPJS,” katanya, Selasa (30/10/2019).

Dia juga mengatakan, pernah suatu ketika dirinya dirawat di salah satu rumah sakit di Pati. Dia sendiri adalah peserta JKN PBI sehingga ia tak mengeluarkan uang sama sekali untuk membayar iuran. Menurutnya, pelayanan yang diterimanya, jauh dari layak.

“Bahkan pada saat slang infus di tangan saya itu copot, para perawat malah membiarkan dan tidak segera memperbaiki. Sebenarnya ada banyak keluhan, tidak hanya itu saja,” ujarnya.

Sementara itu, Eko Prasetyo selaku pemenang JKN mandiri mengaku sangat keberatan dengan kenaikan iuran BPJS hingga 100 persen tersebut. Apalagi, dirinya mengambil kelas satu dengan nominal yang cukup tinggi.

“Kalau satu orang mungkin bisa rutin melakukan pembayaran. Tetapi kalau keluarganya lima orang, tentu untuk bayar BPJS saja sudah habis banyak,” terangnya.

Karena sudah terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri, dirinya hanya bisa berharap agar bisa membayar setiap bulannya.

“Kalau menolak atau minta diturunkan, jelas tidak mungkin, karena sudah ditandatangani presiden. Semoga bisa bayar tiap bulannya lah,” pungkasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah mendatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, untuk (kelas) mandiri. Kenaikan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Sementara besarannya sendiri, kelas I dari Rp 80.000 naik menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...