Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Sidang Kasus OTT Bupati Kudus

Sekda Kudus Beberkan Peran Bupati Tamzil dan Agus Kroto dalam Penempatan Jabatan

0 1.141

MURIANEWS.com, Semarang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Sam’ani Intakoris dipanggil sebagai saksi dalam sidang dugaan jual beli jabatan dengan terdakwa Plt Sekretaris DPPKAD Kudus Akhmad Shofian, di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (28/10/2019).

Dalam persidangan, Sam’ani diberi pertanyaan terkait posisi Agus Soeranto (Agus Kroto), staf ahli Bupati Kudus yang juga jadi tersangka dalam kasus ini bersama Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil. Ia juga diminta memaparkan mengenai alur dan prosedur mutasi ataupun promosi  ASN di lingkup Pemkab Kudus.

Sam’ani juga dimintai keterangan terkait kinerja Panitia Seleksi (Pansel) dalam seleksi pengisian jabatan eselon II di lingkup Pemkab Kudus.

Selain itu, Sam’ani juga dicecar bagaimana peran Bupati Tamzil dan Agus Soeranto dalam pengaturan penempatan jabatan di lingkup Pemkab Kudus.

Dalam hal ini, Bupati Tamzil merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Ia merupakan sosok yang memegang keputusan terakhir dalam pengangkatan pejabat.

Ditemui usai persidangan, Sam’ani mengatakan jika pihaknya telah memberikan keterangan seobjektif mungkin. Entah itu terkait peran bupati Kudus terkait pengisian jabatan maupun soal peran dan status Agus Soeranto di Pemkab Kudus.

Soal kinerja pansel yang ia pimpin, Sam’ani menjelaskan jika pihaknya telah bekerja se-independen mungkin. Dengan personel diisi dari 40 persen internal pemkab dan 60 persen eksternal dari kalangan akademisi universitas di Kudus.

“Prosedur yang dilaksanakan juga telah sesuai, mulai dari tahap pengumuman,” terangnya.

Baca: Sekda Kudus dan 4 Pejabat Dihadirkan Jadi Saksi Sidang Dugaan Suap ke Tamzil

Ia menyebut, pansel hanya berperan melakukan penjaringan dan menyodorkan tiga nama yang direkomendasikan ke bupati. Hasil akhir yang menentukan siapa yang ditunjuk berada di kewenangan bupati.

“Selanjutnya memang dipilih bupati setelah dilakukan tes wawancara oleh pihaknya,” terangnya.

Sementara terkait posisi Agus Kroto, Sam’ani menyebut jika jabatan staf khusus tidak masuk dalam struktural. Menurutnya, penunjukan Agus Kroto dilakukan oleh bupati secara langsung.

Ia juga menyebut, jika sebenarnya untuk di pemerintah kabupaten posisi staf khusus tidak terlalu dibutuhkan. ”Kami juga sudah berkoordinasi ke pusat dan ternyata diperbolehkan,” terangnya.

Sam’ani pun memastikan untuk kooperatif jika pihak KPK membutuhkan keterangannya kembali. “Saya siap jika memang dibutuhkan keterangan kembali,” ucapnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.