Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Ini Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang APBD Kudus

MURIANEWS.com, Kudus – DPRD Kudus menggelar rapat paripurna, Rabu (23/10/2019). Agenda rapat paripurna kali ini adalah tentang penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi. Rapat ini sebagai tindak lanjut sebelumnya dilaksanakan paripurna atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Ilwani didampingi Wakil Ketua DPRD Kudus Tri Erna Sulistiyawati dan Sulistyo Utomo. Dalam rapat tersebut dihadiri pula sebanyak 29 Anggota DPRD Kabupaten Kudus yang lainnya.

Tanggapan Bupati disampaikan oleh Sekda Sam’ani Intakoris yang mewakili Plt Bupati Kudus HM Hartopo yang sedang melaksanakan Ibadah Umroh. Sekda Kabupaten membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi secara berurutan kepada Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat.

Sam’ani menjelaskan beberapa poin yang disampaikan atas jawaban fraksi-fraksi. Di antaranya penjelasan mengenai pelatihan kewirausahaan dan hibah bagi 500 orang wirausahawan baru. Dalam penjelasannya, pelatihan tersebut ditargetkan mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap, pelatihan tersebut mampu mencetak wirausahawan baru yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sam’ani.

Ia mengatakan, pada persoalan lain, Sam’ani menjelaskan Pemkab akan melakukan evaluasi kembali kepada ASN yang tidak seusai dengan kompetensi atau keahliannya. Selanjutnya terkait penanggulangan bencana kekeringan, sebagaimana ditanyakan oleh sejumlah fraksi. Penanganan bencanan sudah dilakukan berbagai langkah penanganan. Di antaranya melakukan droping air bersih sebagai bentuk bantuan langsung yang bekerjasama dengan PDAM, PMI dan instansi lainnya.

“Langkah penanganan sudah kami lakukan untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami krisis air bersih,”ujarnya.

Kemudian, laju pertumbuhan semua sektor harus didukung dengan regulasi agar kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan daerah. Inventarisasi badan usaha telah dilaksanakan sebagai bentuk administrasi sehubungan dengan maraknya usaha swalayan di Kudus harus dibina.

DPRD Kudus menggelar rapat paripurna jawaban atas fraksi-fraksi, Rabu (23/10/2019). (MURIANEWS.com/Istimewa)

Terkait pelaksanaan Pilkades serentak, Samani menegaskan komitmen Pemkab untuk menggelar hajatan tersebut dengan aman dan kondusif dengan sesuai regulasi yang ada.

Sedangkan untuk pertanyaan terkait tunjangan guru swasta yang masih ada , kata Samani, masih akan diakomodir dalam APBD 2020 sebagai perwujudan dari program serta visi misi dari Bupati dan wakil bupati Kudus. Hanya saja, ada perubahan baik jumlah anggaran maupun mekanisme pencairan.

“Untuk tunjangan guru swasta, tetap kami anggarkan meski ada evaluasi dari sisi mekanisme dan jumlah anggaran,”kata Samani.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani mengatakan jawaban bupati Kudus terkait RAPBD 2020 yang dibacakan oleh Sekda Kudus Samani Intakoris tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD untuk melakukan pembahasan. Diharapkan, pembahasan bisa berjalan dengan lancar sehingga APBD 2020 bisa disahkan tepat waktu.

“Jawaban bupati tersebut akan menjadi bekal bagi kami di DPRD untuk melakukan pembahasan RAPBD 2020,” tambahannya. (NAP)

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...