Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Dari Ribuan Tenaga Asing, Hanya 62 Orang Saja yang Beri Pemasukan Pemkab Jepara

MURIANEWS.com, Jepara –  Jumlah tenaga kerja asing di Jawa Tengah memiliki izin lintas wilayah sangat banyak. Mereka yang menempatkan Jepara sebagai salah satu wilayah kerjanya, setidaknya ada 4000-an TKA.

Namun dari jumlah tersebut, hanya 62 orang TKA yang menjadikan Jepara sebagai satu-satunya lokasi bekerja. Mereka yang tercatat sudah berkerja lebih dari satu tahun, sehingga bisa memberi pemasukan untuk Pemkab Jepara.

Memang ada ratusan TKA yang tercatat hanya memilih bekerja di Jepara. Namun rata-rata mereka baru mendaftar dan baru bekerja di tahun pertama. Sehingga belum memberi pemasukan pendapatan apapun untuk pemerintah daerah.

Sehingga hal ini memengaruhi jumlah pendapatan restribusi Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) atau dana kompensasi penggunaan TKA. Nilai DPKK yang masuk ke Jepara masih rendah.

Kepala Dinkop-UMKM-Nakertrans Jepara Eriza Rudi Yulianto menyatakan, sesuai Perpres Nomor 20-2018 & Permenaker Nomor 10 Tahun 2018,  tentang TKA, kabupaten/kota tidak lagi berwenang menerbitkan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing). Kabupaten/kota hanya memvalidasi bukti pembayaran khusus TKA yang mengajukan notifikasi perpanjangan di tahun kedua sampai kelima.

Sesuai dengan aturan, TKA yang memiliki izin lintas provinsi restribusinya masuk ke pemerintah pusat. Kemudian yang memiliki izin lintas kabupaten, restribusinya masuk ke pemerintah provinsi. Sedangkan mereka yang bekerja di satu kabupaten, maka restribusinya masuk ke pemerintah kabupaten.

“Untuk Jepara, memang banyak disertakan dalam izin lintas kabupaten di Jawa Tengah. Namun untuk yang benar-benar hanya bekerja di Jepara jumlahnya sekitar 62 TKA saja. Itu yang sudah bekerja di Jepara lebih dari satu tahun,” ujar Eriza Rudi Yulianto, Senin (14/10/2019).

Dengan hanya 62 orang TKA yang benar-benar menunjuk Jepara sebagai lokasi kerjanya, dan sudah memasuki tahun kedua, maka mereka wajib membayar DPKK ke Pemkab Jepara. Sejauh ini dari sektor ini Pemkab Jepara sudah mendapatkan pemasukan sekitar Rp 862 juta setahun.

Dalam beberapa tahun kedepan, jumlah ini kemungkinan bisa naik lebih banyak, bergantung pada pengurusan IMTA dari masing-masing TKA.

Saat ini iklim investasi yang berlangsung di Jepara mengalami perkembangan pesat. Banyak TKA yang datang dan bekerja di beberapa industri yang sudah banyak dibuka di Jepara.

“Untuk tahun depan, dari sektorDPKK ini bisa saja jumlahnya bertambah. Nanti bergantung pada TKA yang ada di Jepara. Apakah masih terus bekerja di Jepara atau pindah,” tambah Eriza Rudi Yulianto.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...