Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Butuh Penyempurnaan Regulasi untuk Hapus Politik Uang di Pilpet Jepara

0 213

MURIANEWS.com, Jepara – Regulasi yang mengatur soal praktik politik uang, di arena Pemilihan Petinggi (Pilpet) Desa di Kabupaten Jepara, dinilai perlu penyempurnaan. Masalah politik uang dinilai tidak banyak mendapatkan perhatian dalam regulasi Pilpet.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara, meskipun dalam Pilpet tidak terlibat sama sekali, tetap berharap semua proses Pilpet di Kabupaten Jepara bisa berlangsung secara berintegritas dan bermartabat. Khusus mengenai praktik politik uang, diharapkan bisa disiakapi dengan serius.

Ketua KPU Jepara Subchan Zuhrie menyatakan, seperti halnya di dalam Pemilu, politik uang dalam pilpet juga akan berpotensi merusak integritas dan kemartabatan sistem demokrasi yang  sedang dijalankan.

Namun demikian, regulasi dalam Pilpet di semua tingkatan, tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai larangan dan saksi politik uang.

Politik uang hanya sekali disebut dalam pasal larangan kampanye. Itupun tidak  disertai dengan ketentuan sanksi  bagi yang melanggar. Di sisilain, peran pengawas dalam pelaksanaan pilpet juga lemah.

“Pemilihan petinggi merupakan gelaran pesta demokrasi di tingkat desa yang menjadi cerminan dari pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan petinggi sebagai pelaksanaan sistem demokrasi di tingkat desa mesti dijalankan berdasarkan asas-asal pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” ujar Subchan Zuhrie, Senin (7/10/2019).

Pilpet di Kabupaten Jepara yang akan diselenggarakan di 136 desa akan digelar pada Kamis 17 Oktober 2019 mendatang. Dalam upaya pencegahan terjadinya politik uang pada Pilpet mendatang, perlu kerja sama semua pihak yang terlibat di desa.

Baik panitia, pengawas, pemantau, para calon dan tim suksesnya serta masyarakat pemilih. Semuanya harus  bisa saling mengingatkan demi kebaikan bersama di desanya.

Di awal pendaftaran calon petinggi, semua calon telah menandatangani surat pernyataan bermaterai isinya tidak akan melakukan politikuang.

Surat pernyataan itu menjadi salah satu persyaratan pencalonan yang wajib diisi dan diserahkan. Meski hanya pernyataan, mestinya itu bisa menjadi salah satu pencegahan untuk tidak dilanggar sendiri.

“Upaya lain perlu digalakkan adalah menggelar deklarasi bersama atau penandatanganan pakta integritas untuk bersama-sama mewujudkan Pilpet yang lebih demokratis, bermartabat dan berintegritas,” katanya.

Sedangkan ke depan, pemerintah perlu menyempurnakan kembali regulasi pelaksaan Pilpet agar celah-celah yang bisa merusak sistem demokrasi di tingkat bawah bisa diantisipasi. Sebab menurut dia, perilaku memilih di pilpet ini juga akan sangat memengaruhi perilaku masyarakat dalam Pemilu-pemilu lainnya.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.