Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Jika Pilkada Jepara Diajukan Pada 2022, Ini yang Bakal Terjadi

MURIANEWS.com, Jepara – Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka masa jabatan bupati/walikota hasil Pilkada 2017 akan berakhir pada 2022.

Namun hasil Pilkada serentak 2017 dan 2018, sesuai UU tersebut pilkada akan diserentakkan pada 2024. Adanya wacana revisi UU No 10/2016, kemungkinan bisa saja tidak dilaksakan pada 2024, namun 2022.

Jika pilkada digelar 2022, maka segala persiapan, terutama penganggaran juga harus siap.

Ketua KPU Jepara Subchan Zuhrie menyatakan, pihaknya sudah menyusun antisipasi. Kendatipun pihaknya tetap masih mengacu pada UU Nomor 10/2016, pihaknya sudah mengkomunikasikan hal ini ke Pemkab Jepara.

“Sesuai Permendagri Nomor 54/2019, Pilkada dibiayai pemkab/pemkot, sedangkan pilgub dibiayai pemprov. Kami sudah mengkomunikasikan hal ini ke Pemkab Jepara. Hal ini setidaknya jika Pilkada tidak jadi digelar 2024 dan dilaksanakan pada 2022. Dari sisi anggaran harus ada langkah antisipasi. Meski tetap saja kami mengacu pada UU yang ada,” ujar Ketua KPU Jepara, Rabu (2/10/2019)

Secara nasional, terdapat 270 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 21 kabupaten/kota di antaranya ada di Jawa Tengah. Namun Kabupaten Jepara termasuk yang tidak menyelenggarakan, karena sudah melaluinya dengan menggelar pilkada serentak 2017.

Sambil menunggu perkembangan yang ada, apakah Pilkada Jepara digelar pada 2024 atau 2022, KPU Jepara sudah mulai membangun komunikasi dengan sejumlah pihak terkait. Terutama berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemkab Jepara.

“KPU Jepara tentu harus mempersiapkan diri. Pada tahap awal kami mulai membangun komunikasi dengan Pemkab Jepara. Poin utama yang kami bicarakan tentu saja terkait kesiapan anggaran,” jelas Subchan Zuhrie.

Sementara itu Komisioner KPU Jepara, Muhammadun menyatakan, pihaknya juga mulai melakukan penjajagan kerja sama dengan Badan Kesbangpol Jepara. Kerja sama ini diarahkan untuk melakukan pendidikan ke pemilih setelah proses Pemilu selesai.

Sebelum Pemilu 2019 digelar, kerja sama itu berjalan terutama untuk mensosialisasikan pemilu di seluruh kecamatan di Jepara. Usai Pemilu ini diharapkan bisa dilakukan kegiatan serupa, untuk memberikan pendidikan politik yang baik.

“Setelah pemilu, yang bisa dikerja samakan adalah pendidikan pemilih dalam bentuk literasi kepemiluan untuk membangun kesadaran bersama dalam proses-proses demokrasi yang bermutu. Selain itu juga untuk menumbuhkan substansi partisipasi pemilihdalam proses setelah pemilu maupun saat Pemilu,” kata Muhammadun.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...