Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Sidang Praperadilan Bupati Kudus vs KPK

Ini Penyebab Gugatan Praperadilan Tamzil Ditolak

MURIANEWS.com, Jakarta – Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil menggugat penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan jual beli jabatan di lingkup Pemkab Kudus. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mementahkan seluruh dalil yang diajukan, dan hakim praperadilan memutuskan menolak seluruh gugatan Tamzil.

Dalam sidang dengan agenda putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Selasa (1/10/2019), Hakim Sudjarwanto menyebut gugatan Tamzil tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

“Menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima secara seluruhnya,” kata hakim saat membacakan putusan.

Hakim menyebut, dua pokok perkara yang digugat yakni penetapan tersangka dan proses penggeledahan sudah sesuai dengan prosedur hukum.

Dalam persoalan penetapan tersangka yang digugat karena dianggap tak memenuhi dua unsur bukti, sesuai jawaban KPK bahwa sebelum melakukan proses tangkap tangan terhadap Tamzil pada 26 Juli 2019, tim KPK mendapat informasi tentang dugaan transaksi suap atau pemberian hadiah terkait pengisian jabatan di Pemkab Kudus.

Informasi itu kemudian dilaporkan ke pimpinan KPK dan dikeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-57/01/04/2019 tanggal 26 April 2019.

Dalam proses penyelidikan, KPK mengumpulkan bukti dan keterangan dengan berbagai cara. Mulai dari mengumpulkan informasi, hingga penyadapan yang sesuai dengan kewenangan khusus yang dimiliki KPK.

Dalam proses ini, tim KPK mendatangi Tamzil dan memintai keterangannya bersama 10 orang lain. Tim KPK juga mendapatkan bukti uang sebesar Rp 25 juta dari ajudan Tamzil dan sebesar Rp 145 juta dari tas jinjing yang dibawa Staf Khusus Bupati Kudus Agus Soeranto.

“Dari hasil penyelidikan termohon (KPK) mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka,” ujarnya.

Sementara terkait proses penggeledahan yang juga dipersoalkan oleh kubu Tamzil juga dianggap telah sesuai prosedur hukum.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut keberadaan kepala desa atau ketua lingkungan diperlukan dalam proses penggeledahan jika tuan rumah menolak penggeledahan yang dimaksud.

“Proses penggeledahan yang dilakukan termohon mendapat izin dari wakil bupati (Plt Bupati Kudus Hartopo). Dan penggeledahan disaksikan dua orang, yakni Asisten Sekda dan Satpol PP,” kata hakim.

Baca: Hakim Tolak Seluruh Gugatan Tamzil

Selain itu, proses penggeledahan juga telah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Indra Mandong Batti, tim Biro Hukum KPK juga menyatakan, proses penggeledahan sesuai prosedur dan ada izin atau perintah dari pengadilan.

“Termasuk penggeledahan tanggal 18 Agustus 2019 juga ada izin dari Pengadilan Negeri Semarang,” terangnya.

Dengan putusan ini, maka Tamzil tetap menyandang status sebagai tersangka dugaan jual beli jabatan dan harus mengikuti proses hukum selanjutnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...