Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Perubahan APBD Jepara Tahun 2019 Naik Jadi Rp 2,468 Triliun

0 73

MURIANEWS.com, Jepara – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara tahun 2019 mengalami kenaikan Rp 136 miliar. DPRD Jepara menyetujui kenaikan ini dalam rapat paripurna, pengambilan keputusan APBD Perubahan Tahun 2019, Senin (30/9/2019).

Dipimpin Ketua Sementara DPRD Jepara Muhammad Ibnu Hajar bersama wakilnya, Junarso, rapat paripurna ini menyetujui perubahan yang disampaikan Pemkab Jepara. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jepara Dian Kristiandi bersama unsur Forkopimda, hadir dalam kesempatan ini.

APBD Murni tahun 2019 semula berjumlah hampir Rp 2,332 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan Rp 136 miliar menjadi Rp 2,468 triliun pada perubahan APBD.

Angka tersebut merupakan total belanja yang direncanakan setelah perubahan. Namun jumlah pendapatan setelah perubahan tidak sebesar itu. Sehingga dipastikan APBD Perubahan Jepara 2019 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 87,9 miliar.

Anggota DPRD Jepara M Latifun menyebutkan jumlah pendapatan APBD Perubahan 2019 tercatat Rp 2,380 triliun. Sesuai struktur anggaran yang disepakati eksekutif dan legislatif, defisit yang terjadi akan ditutup dari pembiayaan neto.

“Penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp 107,2 miliar, hanya akan terkurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 19,3 miliar. Terdapat pembiayaan neto Rp 87,9 miliar. Itu yang akan digunakan untuk menutup defisit,” ujarnya.

Plt Bupati Jepara Dian Kristiandi menyampaikan terima kasih kepada para anggota DPRD Jepara yang telah menyetujui rencana perubahan APBD 2019 Jepara. Pihaknya berharap apa yang sudah disepakati bisa dilaksanakan dengan baik.

Pihaknya juga berjanji akan memperhatikan saran mengenai masalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Saran tersebut akan ditindaklanjuti melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait.

“Saran-saran lain yang sudah disampaikan juga akan kami dilaksanakan. Sedikitnya ada 31 saran yang sudah disampaikan kepada kami, dalam persetujuan yang diberikan DPRD Jepara. Kami tentu akan perhatikan hal ini,” katanya.

Meskipun DPRD Jepara belum mendapatkan pimpinan definitif, namun untuk rapat paripurna penetapan APBD Perubahan Jepara 2019 tetap digelar.

Menurut Ketua Sementara DPRD Jepara M Ibnu Hajar hal ini tidak ada masalah. Keputusan yang diambil tetap sah demi hukum.

Menurut Ibnu Hajar, sesuai dengan surat dari Kemendagri, pimpinan sementara sudah diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu. Sebelum ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dan diperbolehkan untuk mengambil kebijakan ini.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.