Jumat, 29 Maret 2024

Wakil Ketua DPRD Kudus Dukung Tuntutan PMII untuk KPK

Dian Utoro Aji
Jumat, 20 September 2019 16:38:13
Wakil Ketua DPRD Kudus saat menemui puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Kudus menggelar aksi di depan gedung DPRD Kudus, Jumat (20/9/2019). (MURIANEWS.com/Dian Utoro Aji).
MURIANEWS.com, Kudus – Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kudus ditemui langsung Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani di halaman Gedung Sekretariat DPRD, Jumat (20/9/2019). Ilwani mendukung aksi puluhan mahasiswa itu. Dari pantauan di lapangan, sebelum ditemui Ilwani, para demonstran meminta perwakilan DPRD Kudus untuk turun menemumi mereka. Setelah berorasi, tak selang lama Ilwani yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD datang menemui para mahasiswa. Di hadapan para mahasiswa, Ilwani menyatakan mendukung aksi mereka. Ia meminta agar KPK untuk lebih profesional tanpa memandang golongan dan latar belakang untuk memberantas korupsi. “Kami selaku DPRD Kudus mendukung kegiatan ini. Kritikan jenengan sama kami terima,” ungkapnya. Ia juga berharap agar Indonesia ini tetap kondusif. Indonesia menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi. “Kami selalu berharap, Kudus, Indonesia ini menjadi negara yang gemah ripah loh jiwani,” ujarnya. [caption id="attachment_173193" align="aligncenter" width="1280"] Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Kudus menggelar aksi di depan gedung DPRD Kudus, Jumat (20/9/2019). (MURIANEWS.com/Dian Utoro Aji).[/caption] Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Kudus menggelar aksi di depan gedung DPRD Kudus, Jumat (20/9/2019). Mereka menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih professional dengan mengedapankan asas equality before law (persamaan dihadapan hukum) tanpa memandang golongan dan latar belakang apapun. Ketua Pengurus Cabang PMII Kabupaten Kudus Muh Sholikul Hadi mengatakan, melihat situasi dalam beberapa waktu terakhir terkait kebijakan pemerintah membuat polemik di publik. Oleh karena itu ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan kepada wakil rakyat. “Pertama kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan seluruh birokrasi pemerintahan untuk menjaga kondusifitas dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya. Tuntutan kedua, lanjutnya, menuntut seluruh birokrasi pemerintahan untuk konsisten dalam memerangi korupsi. Termasuk menuntut KPK untuk lebih professional dengan mengedapankan asas equality before law (persamaan dihadapan hukum) tanpa memandang golongan dan lat’ar belakang apapun. “Serta menuntut KPK untuk menuntaskan kasus kasus korupsi yang mangkrak,” tegasnya.   Reporter: Dian Utoro Aji Editor: Supriyadi

Baca Juga

Komentar