MURIANEWS.com, Semarang – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jateng-DIY Sulaimansyah menyebut pemerintah daerah baik pemprov hingga pemkab/pemkot di provinsi ini masih bergantung cukup banyak terhadap pemerintah pusat untuk menunjang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini terlihat dari besarnya dana yang dikucurkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemda di Jateng. Menurut dia, porsi dana yang ditransfer pemerintah pusat ke pemda di Jateng bahkan mencapai 64,86 % dari total alokasi APBN 2019 di Jawa Tengah.
“Total alokasi APBN di Jawa Tengah sebesar Rp 110,82 triliun. Sementara belanja TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) menempati porsi 64,86% dari belanja di APBD se-Jawa Tengah yang sebesar Rp 106,92 triliun,” katanya dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (18/9/2019).
Ia merinci dari total dan sebesar Rp 110,82 triliun itu yang ditransfer untuk pemerintah daerah se-Jateng sebesar Rp 61,4 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp 7,8 triliun. Sementara sisanya untuk belanja kantor kementerian dan lembaga yang ada di Jawa Tengah.
“Termasuk juga di dalamya 61 jenis dana bagi hasil yang diberikan APBN ke pemda se-Jateng,” ujarnya.
Untuk Dana Desa sendiri menurut dia, hingga September 2019 dari pagu sebesar Rp 7,8 triliun untuk 66 desa, sudah terealisasi sekitar Rp 4,9 triliun atau 62,9 %.
Selain itu, alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari APBN hingga 13 September 2019 tercatat mengalami kenaikan Rp 3,77 triliun atau 7,4 persen.
Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
