Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Sebulan DPRD Jepara Belum Punya Pimpinan Definitif, APBD Perubahan dan KUA-PPAS Menunggu

0 108

MURIANEWS.com, Jepara – Sekitar sebulan sudah, para anggota DPRD Jepara dilantik. Namun hingga kini, mereka belum bisa menetapkan pimpinan difinitif-nya. Hingga sejauh ini, kinerja DPRD Jepara masih belum optimal.

Plt Bupati Jepara, Dian Kristiandi mengakui memang situasi yang terjadi seperti itu. Meski demikian ia mengaku pihaknya tidak khawatir hal ini akan menganggu proses pemerintahan di Jepara. Pihaknya yakin, DPRD Jepara akan segera menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Pemkab Jepara sendiri saat ini sudah memproses legilasi mengenai Perubahan APBD 2019. Usulan perubahan sudah disampaikan ke DPRD Jepara untuk mendapatkan persetujuan.

Selain itu, untuk penyusunan RAPBD Jepara 2020 juga sudah diserahkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ke DPRD Jepara.

“Kami dari eksekutif saat ini memang menunggu tanggapan dari DPRD Jepara terkait perubahan anggaran dan penyerahan KUA-PPAS. Sejauh ini memang belum ada tanggapan. Kami menunggu tentu saja,” ujar Dian Kristiandi, Selasa (10/9/2019).

Menurut Dian, meskipun belum ada pimpinan definitif, masalah ini sebenarnya tetap bisa disikapi. Ia menyebut, pimpinan Sementara DPRD Jepara bisa mengambil kebijakan untuk membahas persoalan-persoalan pemerintahan.

Pemkab Jepara dalam hal ini sudah memenuhi batas waktu penyerahan dokumen tersebut. Sesuai dengan aturan yang ada, batas waktu akhir penyerahan adalah September 2019.

Pemkab Jepara juga sudah menyampaikan dokumen tersebut jauh hari, dan menunggu dilakukan pembahasan.

“Kami mendengar, kawan-kawan di DPRD Jepara sedang berkonsultasi dengan Kemendagri soal ini. Mudah-mudahan segera ada langkah-langkah yang bisa diambil,” tambah Dian Kristiandi.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Sementara DPRD Jepara, Ibnu Hajar menyatakan dalam waktu dekat akan segera mengambil langkah-langkah terkait hal itu. Menurutnya, Kemendagri sudah menyampaikan pemberitahuan mengenai tugas-tugas Pimpinan Sementara DPRD.

Kemendagri telah memberi wewenang penuh pada Pimpinan Sementara DPRD se-Indonesia untuk memimpin lembaganya membahas hal-hal berkaitan APBD. DPRD Jepara juga sudah melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait hal ini.

“Jadi memang kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri soal ini. Intinya kami sudah akan bersiap-siap untuk melakukan pembahasan terkait dengan APBD Jepara. Saat ini sedang dipersiapkan,” ujar Ibnu Hajar.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.