Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Dugaan Kasus Penggelapan Yayasan UMK, PN Kudus Gelar Sidang Esepsi

0 548

MURIANEWS.com, Kudus – Pengadilan Negeri (PN) Kudus menggelar sidang esepsi di ruang sidang cakra, Rabu (28/8/2019) sore. Sidang tersebut terkait kasus dugaan penggelapan yang terjadi di Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus (UMK).

Dalam kasus tersebut, ada dua terdakwa atas dugaan penggelapan tersebut. Yakni terdakwa pertama Lilik Riyanto sebagai bendahara umum yayasan pembina dan Zamhuri sebagai manajer/pelaksana yayasan pembina Universitas Muria Kudus.

Sidang kali ini merupakan persidang yang ketiga kalinya. Sebelumnya sidang dakwaan digelar pekan lalu, hanya ditunda. Kemudian sidang digelar kembali yakni pembacaan dakwaan. Setalah itu sidang ketiga ini merupaksaan sidang esepsi, karena kedua terdakwa menganggap dakwaan jaksa penuntut umum tidak benar.

Sidang sendiri, dipimpin langsung Ketua Majelis Singgih Wahono, Hakim Anggota Edwin Pudhoyono dan Hakim Anggota Dedy Adi Saputra.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut kedua terdakwa dengan dakwakan dugaan penggelapan. Keduanya diduga telah melakukan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Yakni melakukan pembelian sembilan bidang tanah di Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus tanpa melalui rapat pengurus dan tidak meminta persetujuan pembina, dengan harga sebesar Rp 12,70 miliar. Akibat perbuatan para terdakwa, Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus mengalami kerugian sebesar Rp 2,84 miliar.

Pada sidang esepsi, kedua terdakwa membantah dakwaan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh terdakwa I Lilik Riyanto. Menurutnya, dakwaan tersebut tidak cermat, tidak benar, dan tidak lengkap.

“Terkait itu yang mengeluarkan uang untuk pembelian tanah dengan jumlah tersebut adalah hal yang biasa. Dengan demikian pembelian tanah tersebut adalah wajar,” ucapnya saat membacakan esepsi.

Ia mengatakan, terkait dengan pembelian sertifikat tanah. Awalnya sertifikat tanah dibalik nama dengan nama pribadi. Baru setelah selesai kemudian dibaik nama atas nama yayasan. Hal itu pun menurutnya, tidak ada masalah.

“Kenapa sekarang malahan dipermasalahkan,” jelasnya.

Terkait dengan jumlah kerugian hingga Rp 2,84 miliar tersebut, dikatakan dia hal tersebut tidak tepat. Karena pada tahun 2016 terdakwa pernah meminjam kepada saksi berjumlah Rp 2 miliar. Dengan rincian bulan Januari 2016 meminjam Rp 1 miliar, kemudian 25 Januari sebesar Rp 500 juta, serta pada tanggal 25 Mei 2016 meminjam Rp 1miliar. Pinjaman itu digunakan untuk kepentingan yayasan pembina UMK.

“Soal uang sebesar Rp 347 juta itu adalah kesalahan input dalam laporan pembukuan ya itu seharusnya laporan Rp 347 juta, adalah dilaporan untuk keungan pendirian rumah sehat Kudus, malah diinput pembayaran masalah tanah. Atas kesalahan itu pun sudah dilaporkan kepada dewan pengurus dan pengawas. Sampai sekarang tidak ada sanski, dan tidak menikmati uang itu,” ungkapnya.

Senada juga diungkapkan oleh, terdakwa kedua Zamhuri. Menurutnya, dakwaan tersebut tidak lengkap dan tidak cermat. Oleh karenannya, ia meminta agar majelis hakim membatalkan dakwaan tersebut dan menerima esepsi yang diajukan para terdakwa.

“Majelis kami harapkan menerima seluruhnya esepsi kami. Dakwaan batal. Serta membebaskan terdakwa dari tahanan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Singgih Wahono memberikan kesempatan kepada JPU untuk memberikan tanggapan esepsi yang diajukan kedua terdakwa. Sidang sementara dilanjutkan dengan agenda memberikan tanggapan atas esepsi yang diajukan terdakwa.

“Senin akan kembali digelar Senin mendatang. Sidang ditunda hari Senin dengan agenda replik,” tandasnya.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.