Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ganti Rugi SUTT PLTU Tanjung Jati B Jepara Ternyata Belum Beres

0 72

MURIANEWS.com, Jepara – Persoalan pemberian kompensasi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari PLTU Tanjung Jati B Jepara ke Gardu Induk Ungaran, Semarang ternyata belum kelar. Urusan belasan warga Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Jepara  dengan PT PLN (persero) soal kompensasi ini, hingga kini belum beres.

Koordinator Masyarat Desa Papasan, Abu Pranoto menyatakan, sampai saat ini masih ada 14 warga desanya yang belum menerima kompensasi. Seharusnya PLN memberikan kompensasi itu atas lahan dan pohon yang sudah ditebang.

Saat pengecekan pohon pada 2010 lalu, menurutnya warga tidak diberitahu secara langsung. Namun pada 2014 muncul nominal ganti rugi yang akan diberikan. Tetapi atas nominal ganti rugi itu, warga tidak sepakat.

“Warga sebenarnya meminta pengecekan ulang terhadap pohon-pohon yang dilewati jaringan SUTT itu, namun pihak PLN tidak bersedia. Hal itu kami minta dilakukan sebelum pembayaran ganti rugi dilakukan,” ujar Abu Pranoto, Rabu (28/8/2019).

Tapi karena PLN tidak mau menerima keinginan warga, akhirnya warga mengambil langkah. Warga menghitung sendiri besaran ganti rugi setelah pohon ditebang, dan diajukan ke PLN. Persoalan ini akhirnya berlarut-larut hingga saat ini, karena PLN tetap menggunakan data pengecekan yang dilakukannya pada 2010.

Berdasarkan data dari Koordinator Masyarakat Desa Papasan, ada 14 warga yang belum menerima kompensasi dari PT PLN. Berdasarkan perhitungan warga, kompensasi tanah dan tanaman yang harus diberikan oleh PLN bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

Masalah ini sendiri, pada Selasa (27/8/2019) sempat dibahas setelah Plt Bupati Jepara memfasilitasi pertemuan antara warga dan PLN. Manager Bagian Pertanahan PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B, Kusumaning Ayu juga hadir.

Dalam kesempatan itu, Kusumaning Ayu,  menyatakan, inventarisasi terhadap tanaman warga yang terdampak sudah dilakukan pada 2010 lalu.

“Di Desa Papasan, sebenarnya ada sekitar 26 warga yang terdampak jaringan SUTT ini. Hanya saja sampai saat ini 14 yang belum sepakat dengan nilai kompensasi. Kita sebenarnya sudah melakukan semuanya sesuai dengan tahapan yang ada. Sesuai aturan, kita bisa melakukan konsinyasi dan kompensasi sudah kami titipkan di Pengadilan Negeri Jepara sejak 2014 lalu,” jelasnya.

Kusumaning Ayu menambahkan, PLN dalam hal ini sudah berpedoman pada Permentamben No 975 K/47/MPE/1999. Dengan aturan itu, PLN tidak mungkin lagi memberikan tambahan ganti rugi kepada warga. Karena semua yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.