Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Komunitas Warung Tegal Nusantara Tolak Ibu Kota Dipindah

0 105

MURIANEWS.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo resmi menetapkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019). Dua kabupaten dipilih sebagai lokasi baru yakni Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana pemindahan ini mendapat tentangan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara).

Dalam siaran pers pernyataan sikapnya yang diterima MURIANEWS.com, Mukroni sebagai Ketua Kowantara menyatakan menentang rencana pemindahan ibu kota yang digaungkan Jokowi.

Menurutnya, alasan penolakan rencana pemindahan ibu kota itu lantaran membutuhkan dana yang sangat besar. Sementara saat ini situasi ekonomi negara belum stabil.

”Ada beberapa indikator ekonomi belum stabil. Di antaranya daya beli masyarakat semakin turun, naiknya harga pokok, serta pendapatan usaha kecil terutama warung makan kecil seperti warga yang semakin menurun,” katanya.

Tak hanya itu, menurut dia, saat ini juga kesempatan untuk bekerja semakin sempit. Hal ini seiring banyaknya perusahaan yang tutup.

”Ini mengakibatkan pengangguran semakin besar, dan tentunya  kemiskinan semakin tinggi. Utang Negara juga semakin membesar,” ujarnya.

Seharusnya menurut dia, saat ini prioritas utama pemerintah adalah fokus memperbaiki kondisi ekonomi.

”Masalah-masalah ekonomi tersebut yang wajib segera diatasi dan dijadikan prioritas utama pemerintah dalam mensejahterahkan rakyatnya. Bukan mewacanakan pemindahan ibu kota yang justru menambah masalah-masalah baru nantinya,” terangnya.

Pihaknya juga berharap penolakan itu tak hanya muncul dari Komunitas Warteg Nusantara saja, melainkan juga dari komunitas-komunitas lainnya.

Baca: Jokowi Resmi Umumkan Kaltim Lokasi Ibu Kota Baru

Sebelumnya, hari ini Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru. Jokowi menyebut, untuk memindah ibu kota dibutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun.

Dari total kebutuhan dana itu, APBN hanya akan dibebani 19 persen. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.