Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pemerintah Lanjutkan Pemblokiran Internet di Papua, Ini Alasannya

0 31

MURIANEWS.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk memperpanjang pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat, pascakerusuhan yang terjadi di daerah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya menyebut, pemblokiran akan dilakukan hingga kondisi di Papua benar-benar normal.

Dengan pemblokiran internet ini menurut dia, saat ini warga di Papua masih bisa berkomunikasi menggunakan layanan panggilan telepon dan SMS.

Sebelumnya, sejak Rabu (21/8/2019) Kemenkominfo sudah melakukan pemblokiran sementara layanan data atau internet di Papua dan sekitarnya. Pemblokiran dilakukan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Sementara perpanjangan pemblokiran dilakukan lantaran Kemenkominfo menemukan masih tingginya penyebaran hoaks dan kabar bohong di daerah itu.

“Berdasarkan evaluasi Kemenkominfo dengan penegak hukum dan instansi terkait pada hingga pukul 16.00 WIB Jumat (23/8/2019), pemerintah menyimpulkan meskipun situasi dan kondisi di beberapa kota dan kabupatan di Papua dan Papua Barat mulai berangsur-angsur pulih, namun distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif dan rasis masih terbilang tinggi,” ujarnya.

Setidaknya 33 konten dan total 849 tautan informasi hoaks dan provokatif terkait isu Papua telah diidentifikasi,  divalidasi dan diverifikasi oleh Kemenkominfo hingga Jumat (23/8/2019) siang.

Baca: Gubernur Ganjar Jamin Warga Papua Aman di Jawa Tengah

Menurut dia, ke-33 konten serta 849 tautan konten hoaks dan provokatif tersebut disebarkan ke ratusan ribu pemilik akun media sosial Facebook, Instagram, Twitter dan youtube.

“Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat, sekali lagi Kementerian Kominfo mengimbau warganet di seluruh Tanah Air untuk tidak ikut mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya, atau yang terindikasi hoaks atau hasutan yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan,” ujarnya.

Selain itu menurut dia, Kementerian Kominfo juga menerima pengaduan konten dari masyarakat melalui pesan whatsApp di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id serta melalui akun twitter @aduankonten. Pelapor hanya perlu menyertakan nama, tautan pengaduan dan screenschot atau tangkapan layar dari konten negatif atau hoaks yang ingin diadukan.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.