Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Perubahan APBD Pati 2019, Pendapatan Diproyeksi Naik Jadi Rp 2,8 Triliun

MURIANEWS.com, Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar Rapat Paripurna, Senin (19/8/2019). Rapat ini mengagendakan penjelasan bupati Pati terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2019.

Bupati Pati Haryanto mengatakan, sesuai perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pati Tahun 2019, pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp 2,8 triliun. Jumlah itu mengalami peningkatan mencapai Rp 100 miliar lebih dibanding APBD murni 2019.

Haryanto menyatakan, dalam perubahan anggaran tersebut terdapat penambahan dan pengurangan target pada beberapa pos pendapatan asli daerah (PAD). Ini menurut dia dilakukan lantaran sudah tak sesuai dengan asumsi kebijakan yang telah ditetapkan serta terjadinya pergeseran anggaran.

“Pada prinsipnya, kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2019 masih sebagaimana kebijakan APBD murni. Yaitu peningkatan pendapatan daerah dengan menghindari beban langsung kepada masyarakat,” katanya.

Dia juga menyebut PAD pada Perubahan APBD bertambah sekitar Rp 32 miliar. Target PAD tersebut meningkat, karena disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, serta penerimaan dari BLUD.

“Target pendapatan daerah dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) antara lain RSUD RAA Soewondo Pati dan puskesmas. Pada perubahan APBD tahun ini naik cukup besar dan akan digunakan untuk peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,” ujarnya.

Proyeksi pendapatan lain-lain juga bertambah sebesar Rp 78 miliar. Sementara proyeksi dana perimbangan secara keseluruhan mengalami penurunan target sebesar Rp 10,5 miliar.

“Upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Sekaligus melakukan perbaikan sarana dan prasarana pemungutan, pembangunan sistem dan aplikasi pendapatan daerah. Selain itu juga penyelesaian tunggakan pajak, serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak,” pungkasnya.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...