Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ratusan Kades di Grobogan Dibekali Cara Penyusunan Produk Hukum Desa

0 104

MURIANEWS.com, Grobogan – Ratusan kepala desa (Kades) di Grobogan mengikuti Pembinaan Teknik (Bintek) pembuatan produk hukum desa di gedung Riptaloka, Kamis (15/8/2019). Melalui bintek ini, mereka mendapat pemahaman tata cara penyusunan dan mekanisme produk hukum desa sesuai ketentuan. Baik produk hukum berupa peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan keputusan kepala desa.

“Bintek seperti ini sebelumnya sudah pernah dilakukan. Namun, saat ini kebetulan banyak kades yang baru maka perlu diadakan lagi kegiatan ini. Untuk narasumbernya ada dari bagian hukum Setda Grobogan dan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta,” kata Kabag Pemerintahan Desa Setda Grobogan Mudzakir Walad.

Salad menjelaskan, dengan adanya bintek tersebut, pemerintah desa dalam membuat produk hukum desa sudah memenuhi teknis yang ditentukan serta sesuai prosedur dan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jika penyusunannya sudah benar maka akan lebih mudah dalam menerapkannya serta meminimalisir terjadinya persoalan di kemudian hari.

“Kami harap tak ada kesalahan produk hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau berada di atasnya. Oleh sebab itu, ia meminta kepada para kades dan pihak kecamatan agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan produk hukum desa.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, diisyaratkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Desa dan masyarakat. Desa pun dapat menetapkan kebijakan yang dirumuskan antara lain dalam peraturan desa, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun kepentingan umum.

 

Reporter: Dani Agus
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.