Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Dampak OTT Bupati Kudus, Dua Plt Kepala Dinas Diganti

MURIANEWS.com, Kudus – Dua Pelaksana Tugas (Plt) di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus diganti. Dua Plt pada dua OPD tersebut adalah, Heru Subiyantoko pada dinas PUPR dan Kasmudi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus.

Heru, dikembalikan ke jabatan difinitifnya yakni Sekretaris Dinas (Sekdin) Perpustakaan. Posisinya digantikan Joko Mukti yang juga Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR setempat.

Sedang Kasmudi kembali menjadi sekdin di tempat sama. Posisinya digantikan oleh pelaksana tugas baru, Wahyu Haryanti yang sebelumnya menjadi Staf Ahli Bupati Kudus.

Pergantian jabatan Plt Kepala Dinas pada dua OPD tersebut berlaku efektif setelah surat ditandatangani Plt Bupati Kudus diserahkan pada Kamis (8/8/2019) sore.

Plt Bupati Kudus HM Hartopo menyebutkan, penggantian dikarenakan pihaknya tak ingin dua OPD yang bersangkutan terganggu kinerjanya. Ini lantaran dua Plt sebelumnya (Heru dan Kasmudi) kerap dimintai keterangan oleh KPK atas kasus OTT Bupati (nonaktif) HM Tamzil.

“Biar mereka konsentrasi untuk membantu KPK mengumpulkan data terlebih dahulu,” ucapnya Jumat, (9/10/2019).

Hartopo menambahkan, tak ada alasan lain dalam pengantian lt di dua OPD tersebut. Pihaknya hanya khawatir kinerja OPD tidak maksimal. Serta menghindari adanya gangguan pada penyerapan anggaran.

“Jadi bukan masalah suka atau tidak suka, ,” jelasnya.

Hingga kini, beberapa proyek pada Dinas PUPR belum sepenuhnya berjalan. Serapan anggarannnya juga dinilai masih sangat rendah. Adanya Plt baru, diharapkan bisa segera mengerakkan roda kerja secara optimal.

“Semua dilakukan murni untuk kebaikan dua OPD tersebut,” tandasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono mengakui sejumlah OPD memang masih rendah serapan anggarannya. Dari total APBD 2019 sebesar Rp 2,18 triliun, hingga kini baru terserap Rp 1,04 triliun.

“Atau sekitar 47,56 persen,” lanjutnya.

Eko merinci, pada Dinas PUPR, serapan belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp 17,611 miliar terserap Rp 8,18 miliar atau 64,91 persen. Serapan paling rendah terjadi pada belanja langsung (BL). Dari anggaran Rp 192,43 miliar baru terserap Rp 4,87 miliar saja, atau hanya 2,53 persen saja.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...