Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Belasan Desa di Kudus Tunda Pengisian Perangkat, Begini Penjelasan Plt Bupati

MURIANEWS.com, Kudus – Pengisian perangkat desa sempat menjadi perbincangan pekan terakhir ini. Apalagi, ada beberapa desa yang sebelumnya melaksanakan pengisian perangkat desa, namun saat pelaksanaan tes pengisian perangkat desa, ternyata belasan desa menunda tes pengisian tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan bahwa pengisian perangkat desa tahun 2019 tetap dilaksanakan. Pelaksanaan ini mendasarkan pada ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dan tidak dipaksakan untuk dilaksanakan.

“Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengisian perangkat desa merupakan kewenangan desa dan dilakukan atas usul kepala desa dengan pertimbangan camat. Tidak dilakukan secara tergesa-gesa,” terangnya.

Selain itu, proses perencanaan pengisian perangkat desa juga sudah dimulai sejak lama, yakni pertengah tahun 2018. Bahkan sudah dituangkan dalam RKP Desa tahun 2019 dan penganggarannya telah dicantumkan dalam perdes APBDes tahun 2019.

“Untuk produk hukum daerah yang mendasar penyelenggaraan pengisian perangkat desa telah ada yakni perda no 4 tahun 2015 beserta petunjuk pelaksanaannya,” katanya.

Terkait dengan usulan perubahan perda nomor 4 tahun 2015 itu yang diajukan pada tahun 2017 dan baru dibahas tahun 2019 juga didasarkan pada putusan MK terkait persyaratan ketentuan terdaftar dan tempat tingal bagi calon perangkat desa. Selain itu pengisian juga untuk melaksanakan amanat surat edaran kemendagri tanggal 14 September 2016 tentang penguatan penyelenggaraan pemerintah desa.

“Namun demikian putusan MK tetap dapat dilaksanakan karena kedudukannya setara dengan Undang-Undang dan bersifat mengingikat bagi seluruh warga Indonesia,” ucapanya.

Ditambahkan dia, berkaitan dengan keputusan penyelenggaraan pengisian perangat desa diserahkan kepada pemerintah desa masing-masing. Hal ini karena pengisian perangkat desa memang kewenangan desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Termasuk yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga adalah pantia pengisian perangkat desa ditingkat desa.

“Atas nama pemerintah desa masing-masing,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, semula ada 60 desa yang berencana mengikuti pengisian perangkat desa. Hanya jumlah itu berkurang dan menjadi 44 desa setelah ada dugaan kasus jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil oleh KPK. Sementara, 16 desa menunda tes pengisian perangkat desa.

Pusat Pengembangan Perdesaan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) menyerahkan hasil tes pengisian perangkat desa di GOR Wergu Wetan Kudus pekan kemarin. Hanya, pelantikan perangkat desa terpilih masih menunggu rekomendari dari Camat.erangkat desa.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...