Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

BKN: Plt dan Plh Tak Boleh Mutasi atau Pecat PNS

0 181

MURIANEWS.com, Jakarta – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang tugas dan wewenang pejabat pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh). Dalam surat edaran yang baru itu, Plt maupun PLH tidak diperbolehkan untuk memecat ataupun memutasi pegawai negeri sipil.

SE yang ditandatangani Kepala BKN Bima Haria Wibisana itu bernomor 2/SE/VII 2019 tertanggal 30 Juli 2019. SE ini mengatur tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Bima Haria mengatakan, Mengacu pada Pasal 14 ayat 1, 2, dan 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri Plh yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan sementara, dan Plt yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

“Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran,” tulis Kepala BKN dikutip dari laman setkab, Jumat (9/8/2019).

Ia menyebut keputusan atau tindakan bersifat stategis ini mengacu pada pasal 14 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014. Yakni keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti  penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian, menurut Kepala BKN, Plh atau Plt tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

“Plh dan Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai,” ujarnya.

Ditegaskan oleh Kepala BKN, bahwa PNS yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.

“Penunjukan PNS sebagai Plh dan Plt tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari pejabat pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat,” terangnya.

Menurut Kepala BKN, Plh dan Plt bukan jabatan definitif, sehingga tidak diberikan tunjangan jabatan struktural. Selain itu, pengangkatan sebagai Plh ataupun Plt tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatan tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

“PNS yang ditunjuk sebagai Plt melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan,” sebut Bima Haria.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan, bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-304/.20-3199 tanggal 5 Februari 2016,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berikut rincian kewenangan Plh dan Plt dalam hal kepegawaian:

  • Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
  • Menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
  • Menetapkan surat cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
  • Menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
  • Melakukan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
  • Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
  • Memberikan izin belajar;
  • Memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan
  • Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

 

Penulis: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
Sumber: Setkab

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.