Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Paripurna, Hartopo Pastikan Tunjangan Guru Swasta di Kudus Tetap Ada dan Jadi Prioritas

MURIANEWS.com, Kudus – DPRD Kudus menggelar rapat paripurna di gedung DPRD Kudus, Senin (5/8/2019). Pada rapat itu Plt Bupati HM Hartopo menyampaikan struktur rancangan perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun 2019. Hartopo memastikan tunjangan kesejahteraan guru swasta pada APBD Perubahan 2019 masih ada dan menjadi prioritas.

Turut hadir dalam rapat itu, Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani, didampingi Wakil Ketua DPRD Dhedy Prayogo, forkompinda Kudus, para anggota DPRD Kudus, serta OPD di pemkab Kudus.

Hartopo mengatakan, untuk APBD perubahan tahun 2019 ini diprioritaskan untuk program tunjangan guru madin. Selain itu juga tunjangan untuk marbot juga dianggarkan pada perubahan tahun 2019 ini.

“Untuk tunjangan guru madin masih aman. Insya Allah terakomodir semua. Bahkan yang marbot ini mengalami kenaikan. Dulu yang dianggarkan Rp 1 miliar, kini naik sekitar menjadi Rp 2 miliar lebih,” terangnya.

Lebih rinci, Hartopo menyebutkan untuk struktur rancangan perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019, pendapatan daerah tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 2,097 triliun. Target pendapatan itu mengalami kenaikan sebesar Rp 382,27 triliun dibadingkan pada target perubahan sebelumnya sebesar Rp 1,714 triliun.

“Pendapatan asli daerah ditargekan meningkat sebesar Rp 11,42 miliar sehingga menjadi Rp 335,18 miliar atau naik 3,53 persen. Lalu dana perimbangan pada perubahan ini direncanakan sebesar Rp 1,316 triliun, meningkat menjadi sebesar Rp 253 miliar atau 23,82 persen. Peningkatan ini sebagian besar untuk menampung pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” terangnya.

Selanjutnya, dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019 belanja daerah yang terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung direncakan sebesar Rp 2,259 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar Rp 444,68 miliar dari anggaran semula Rp 1,814 triliun.

“Sementara untuk pembiayaan netto semula dianggarkan sebesar Rp 100,76 miliar bertambah sebesar Rp 61,42 miliar. Sehingga setelah perubahan menjadi Rp 162,17 miliar.,” terangnya.

Dengan demikian, Hartopo berharap pembahasan ranperda perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan lancar.  Sehinga proses penyusunan dan penetapannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

“Karena hal ini berpengaruh terhadap batas waktu penyerapan program dan kegiatan,” tandasnya.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...