MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Laporan Langsung dari Jakarta

Terkait Ancaman Hukuman Mati Bupati Tamzil dan Agus Kroto, Ini Dasar Hukumnya

0 4.693

MURIANEWS.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk menuntut hukuman maksimal hingga hukuman mati bagi Bupati Kudus HM Tamzil dan Staf Khusus Bupati Agus “Kroto” Suranto yang terjaring OTT, Jumat (26/7/2019).

Hal ini karena keduanya pernah terjerat kasus korupsi di masa lalu.

Sebagaimana diketahui, Tamzil menyandang status napi koruptor setelah divonis hukuman penjara 22 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004. Saat itu Tamzil juga menjabat sebagai bupati Kudus periode 2003-2008.

Sementara Agus Kroto jadi napi koruptor setelah divonis 16 bulan penjara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Pemprov Jateng tahun 2011. Saat itu dia menjabat sebagai kepala biro keuangan Setda Provinsi Jateng.

“Sangat dimungkinkan ada hukuman khusus untuk mereka. Tadi juga dibicarakan dalam ekspos (gelar kasus). Bisa nanti hukumannya sampai hukuman mati,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Sabtu (27/2/2019).

Lalu apa dasar yang bisa digunakan KPK untuk menjerat Tamzil dan Agus Kroto dengan hukuman maksimal?

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur hal ini.

Ketentuan ancaman hukuman mati itu ada dalam Pasal 2 undang-undang antirasuah tersebut. Begini bunyinya.

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Keadaan tertentu sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 ayat (2) di atas, dijelaskan di dalam penjelasan undang-undang, yang bunyinya sebagaimana berikut:

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”.

Meski terancam dengan hukuman mati, dalam keterangannya pada wartawan Minggu (28/7/2019) Basaria menyebut jika KPK tengah mempertimbangkan ulang untuk menjerat Tamzil dengan hukuman mati.

“Nanti kita perhitungkan ulang, keterlibatan dia ini benar-benar sampai di mana,” katanya.

Menurut dia, KPK perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum menentukan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan.

Baca juga:

Basaria mengatakan, untuk menentukan hukuman Tamzil, proses penyidikan harus diselesaikan dulu. Setelah itu KPK bakal mempelajari apa-apa saja yang memberatkannya.

Setelah itu, proses hukum akan masuk ke pengadilan. Jaksa dari KPK akan mengajukan tuntutan, dan hakim nantinya yang akan memutuskan hukuman.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Deka Hendratmanto

HUT ke-293 Grobogan

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.