Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Puluhan Ribu Rumah di Kudus Tak Ber-IMB

MURIANEWS.com, Kudus – Puluhan ribu bangunan di Kabupaten Kudus hingga kini masih belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jumlahnya diperkirakan lebih dari 60 ribu bangunan. Sementara, yang sudah mengantongi izin baru 11 ribuan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti. Ia menyebutkan, bangunan yang tak ber-IMB didominasi rumah-rumah milik warga di pedesaan. Sedang perusahaan-perusahan tergolong tertib.

“Kebanyakan karena belum merasa perlu untuk mengurus IMB,” katanya saat sosialisasi terkait IMB di Hotel @Hom, Selasa (23/7/2019).

Dengan jumlah itu, ia mengaku butuh waktu hingga lima tahun untuk proses legalitas bangunan-bangunan tersebut. Tentunya, penyadaran publik akan pentingnya IMB harus ditanamkan lebih dalam.

“Penyadaran akan pentingnya IMB harus dilakukan terlebih dahulu. Dengan begitu bisa mudah,” katanya.

Realita di lapangan, kepemilikan IMB baru menjadi persoalan serius jika sang pemilik lahan sedang berhubungan dengan perbankkan ketika mengurus peminjaman. Atau persoalan ekonomi lain.

“Pola pikir seperti itu harus dibenahi, kegunaan IMB lebih dari itu” tegasnya.

Peraturan yang menguatkan dasar sebenarnya telah ada. Seperti Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang IMB yang wajib untuk semua bangunan permanen yang dibangun di Kota Keretek. “Hal tersebut harus dipatuhi,” lanjutnya.

Hanya, secara rinci Revli belum belum dapat merinci berapa banyak pastinya bangunan yang melanggar atau belum memiliki IMB. Pengurusan IMB sebenarnya bertujuan untuk melindungi pemiliknya dan juga warga di sekitarnya.

Salah satu persyaratan IMB adalah adanya kajian soal desain dan struktur bangunan. Jika dianggap tidak memenuhi syarat, maka legalitas dipastikan tidak akan dikeluarkan. Hal tersebut berlaku untuk bangunan berskala besar. Seperti bangunan fasilitas publik dan bangunan-bangunan besar komersil non komersil lain.

“Sedang untuk bangunan rumah biasa tidak memerlukan hal tersebut,” tandasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...