Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Perda Wisata Gratis Jepara Belum Beres, Pengunjung dan Petugas Loket Sering Adu Mulut

0 1.530

MURIANEWS.com, Jepara – Masih belum berlakunya Perda Restribusi Pariwisata Jepara, yang menggratiskan secara terbatas objek wisata di Jepara membuat masyarakat bertanya-tanya. Di sejumlah objek wisata milik Pemkab Jepara, perdebatan sering terjadi antara pengunjung dan penjaga loketnya.

Banyak pengunjung yang mempertanyakan saat ditarik retribusi dan berdebat dengan penjaga loket. Bahkan sering sampai adu mulut.

Kejadian seperti ini sering terjadi di beberapa objek wisata, sejak Pemkab Jepara menyatakan telah membuat perda mengenai restribusi pariwisata beberapa waktu lalu.

Perda Restribusi Pariwisata Jepara menyebutkan, untuk hari Senin-Jumat selain hari libur nasional dan sepekan setelah Idul Fitri, semua objek wisata milik Pemkab Jepara digratiskan. Masalah inilah yang akhirnya menimbulkan perdebatan, antara pengunjung dan penjaga loket restribusi di objek pariwisata.

Sutarto (44), warga Mulyoharjo, Jepara, menyatakan Pemkab Jepara sepertinya tidak serius mengenai Perda ini.

Menurutnya, jika memang serius, seharusnya Pemkab Jepara tidak perlu menunggu Perda tersebut disahkan. Jika memang ingin menggratiskan, lebih baik perintahkan para penjaga objek wisata itu tidak menarik restribusi sesuai ketentuan di Perda itu.

“Kalau memang niatnya menggratiskan kenapa harus menimbulkan masalah dengan masyarakat. Kan bisa digratiskan mulai sekarang sambil menunggu aturannya disahkan. Kan lebih bijak seperti itu, dari pada menimbulkan persoalan di masyarakat,” ujar Sutarto, Jumat (19/7/2019).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparta Jepara), Zamroni Listiaza secara terpisah menyatakan, sampai saat ini Perda tersebut memang belum disahkan.

Perda tersebut saat ini masih proses menunggu evaluasi dari Kemendagri. Sesuai aturan, Perda Restribusi harus mendapatkan pengesahan dari Kemendagri sebelum diberlakukan.

Baca juga:

Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah memastikan, sekitar sepekan setelah Pesta Lomban, April 2019 lalu telah mengirim draft perda ke Kemendagri.

Selanjutnya diperoleh keterangan, Kemendagri belum memberi respon, karena banyaknya raperda yang harus dievalusi dari banyak daerah di Indonesia.

“Selama ini kita sudah mengejar terus, loh, ke Kemendagri. Karena kami tahu Raperda sudah ada di sana. Sebelum evaluasi Kemendagri, memang harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Biro Hukum Setda provinsi. Dan itu sudah diselesaikan provinsi setelah Lomban yang lalu. Kemudian langsung dikirim ke Kemendagri,” terangnya.

Perda penggratisan retribusi masuk tempat wisata, disetujui DPRD Kabupaten Jepara, Selasa (21/5/2019) lalu.

Persetujuan diberikan dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.