Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

HIMKI Terus Persoalkan Perusahaan Asing di Jepara yang Ekspor Bahan Baku Kayu

0 70

MURIANEWS.com, Jepara – Himpunan Industri Mebel Kayu Indonesia (HIMKI) Jepara masih terus mengupayakan langkah-langkah untuk menyikapi adanya dugaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan ekspor bahan baku kayu. Temuan ini masih diupayakan untuk bisa mendapatkan penanganan yang tegas.

Ketua HIMKI Jepara, Maskur Zaenuri menyatakan, pihaknya masih terus merancang untuk dilakukannya sebuah Forum Grup Discusion (FGD). FGD diharapkan bisa menjadi jalan pembuka bagi upaya mendapatkan jawaban atas masalah ini.

Sejauh ini HIMKI sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait, dan masih menunggu konfirmasi kehadiran dari mereka. Solusi penanganan akan diambil setelah mendapatkan rekomendasi dari FGD nantinya.

“Kami perlu memastikan lebih dulu bahwa kasus ini memang merupakan sebuah hal yang harus ditindaklanjuti. Melalui FGD kami berharap bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai langkah-langkah apa yang bisa kami ambil. Langkah itu tidak boleh keliru, jadi kami komunikasikan lebih dulu dengan semua yang terkait,” jelas Maskur Zaenuri, Selasa (16/7/2019).

Beberapa pihak sudah dihubungi terkait hal ini. Di antaranya adalah Asosiasi Bidang Kayu, Bea Cukai, leading sektor (Sucofindo), Pemkab Jepara, dinas terkait baik yang ada di daerah maupun di pusat. Dinas-dinas itu misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BKPM dan Kementrian Perindustrian dan Perdagangan.

Mereka akan diajak untuk membicarakan masalah ini dalam FGD. Selanjutnya dari FGD itu diharapkan muncul rekomendasi-rekomendasi yang bisa digunakan untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Sementara seperti itu. Karena masalah ini masih menjadi ranah di bidang kehutanan dan perdagangan, maka kami akan bicarakan dulu. Nanti ada rekomendasi yang bisa kami gunakan,” tambahnya.

Jalur hukum atau kepolisian masih belum akan dilibatkan untuk sementara ini. Polisi baru akan dilibatkan jika memang sudah ada kajian pasti mengenai dugaan pelanggaran ranah pidana.

Meskipun sebenarnya sudah ada dugaan kuat adanya pelanggaran hukum, namun pelibatan polisi masih akan menunggu detail dari Dinas Kehutanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.