MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Taufik Kurniawan Divonis 6 Tahun dan Hak Politik Dicabut 3 Tahun

0 72

MURIANEWS.com, Semarang – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhi hukuman penjara enam tahun kepada Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Senin (15/7/2019). Tak hanya itu, politisi PAN ini juga dicabut hak politiknya selama tiga tahun.

Artinya, setelah bebas dari penjara nantinya Taufik Kurniawan tak boleh dicalonkan atau dipilih untuk jabatan publik.

Hukuman ini dijatuhkan karena dinilai bersalah dalam kasus penerimaan fee atas pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari Perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.

Vonis ini dibacakan Hakim Ketua Antonius Widjantono dalam sidang di Pangadilan Tipikor Semarang. Hukuman enam tahun penjara yang dijatuhkan hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun penjara.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa membayar denda sebesar Rp 200 juta. Jika denda ini tak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya hakim seperti dilansir Antara.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima fee dengan total Rp 4,85 miliar itu.

Fee sebanyak itu masing-masing terbagi atas pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp 3,65 miliar. Serta pengurusan DAK untuk Purbalingga dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp 1,2 miliar.

Baca: Dugaan Suap Taufik Kurniawan, Bupati Tasdi dan Yahya Kembali Dicecar di Pengadilan Tipikor

Menurut dia, uang pemberian mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dan mantan Bupati Purbalingga Tasdi diserahkan kepada terdakwa melalui orang suruhannya Rahmat Sujianto dan Wahyu Kristianto.

“Uang yang dalam penguasaan Rahmat Sujiato dan Wahyu Kristianto tersebut, maka secara hukum uang tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa,” ujarnya.

Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,2 miliar. Sisa uang pengganti kerugian negara telah dibayarkan oleh saksi Wahyu Kristianto sebesar Rp 600 juta.

Uang pengganti kerugian negara tersebut akan diperhitungkan dengan uang yang sudah dititipkan terdakwa melalui KPK.

Sementara terkait pencabutan hak politik tersebut merupakan hukuman tambahan. Hakim menilai perbuatan terdakwa telah merusak citra DPR dan mencederai kepercayaan masyarakat. Selain itu, Taufik juga tidak mengakui perbuatannya.

“Menjatuhkan hukuman tambahan untuk tidak dipilih atau menduduki jabatan publik selama 3 tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani hukumannya,” terangnya.

Pencabutan hak politik tersebut ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Pencabutan hak politik tersebut juga bertujuan untuk melindungi publik agar tidak salah pilih dalam memilih pejabat publik.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU), menyatakan pikir-pikir.

 

Penulis: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
Sumber: Antara

HUT ke-293 Grobogan

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.