MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Geruduk Kantor Bupati, KPMP Kudus Minta Pengisian Perangkat Desa Ditunda

0 336

MURIANEWS.com, Kudus –  Puluhan warga yang tergabung dalam Komando Perjuang Merah Putih Kabupaten Kudus melakukan aksi di depan kantor Bupati Kudus, Kamis (11/7/2019). Mereka meminta agar Bupati Kudus menunda pengisian perangkat desa di Kota Kretek.

Dalam melakukan aksi, mereka juga membawa berbagai macam spanduk dengan beragam tuisan. Mulai tulisan ‘Rezim pemerintah Kudus saat ini merusak kondusifitas’, ‘sistem pemerintaan yang bobrok dengan kebijakan ngawur’ hingga tulisan ‘jangan jadikan desa-desa sebagai objek sarang pungli’.

Kordinator Lapangan Sholeh Isman mengatakan, kebijakan Bupati Kudus terkait pengisian perangkat desa kontras dengan pola pemerintah yang benar. Bahkan bupati mengesampingkan DPRD yang telah menolak kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan Bupati Kudus yang tertuang dalam surat keputusan Bupati nomor 141.3/126/2019 tentang pemberiaan izin, penetapan desa-desa menyelenggarakan dan jadwal pengisian lowongan jabatan perangkat desa secara serentak juga terkesan mengaburkan kewenangan pemkab.

“Ini merupakan upaya pengaburan kewenangan pemerintah Kabupaten Kudus terhadap kewenangan desa secara sistematis. Kalau benar-benar ingin bersih harusnya diseleksi pemkab langsung,” katanya saat berorasi.

Puluhan warga yang tergabung dalam Komando Perjuang Merah Putih Kabupaten Kudus melakukan aksi menolak pengisian perangkat desa di depan kantor Bupati Kudus, Kamis (11/7/2019). (MURIANEWS.com/Dian Utoro Aji).

Ia pun menduga terlah terjadi transaksi atau deal-deal oleh pihak-pihak tertentu terhadap kebijakan pengisian perangkat desa yang dilaksanakan serentak pada tahun 2019 ini. Terlebih lagi, pengisian perangkat desa tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkades yang akan dilaksanakan pada bulan November 2019 mendatang.

“Ini berpotensi menjadi isu negatif. Seakan-akan pengisian perangkat desa sebagai pesangon kepala desa yang akan purna tugas dan dijadikan modal pencalonan kembali,” katanya.

Ia juga menilai, arogansi bupati dengan mengesampingkan usulan DPRD untuk menunda pelaksanaan perangkat desa adalah sikap yang ironis. Bahkan, pengisian perangkat tetap dilaksanakan dan saat ini sudah masuk dalam tahapan pendaftaran.

“Untuk itu, kami menolak kebijakan Bupati Kudus untuk melaksanakan kebijakan pengisian perangkat desa. Ada indikasi pungli secara sistematis,” katanya.

Pihaknya juga, akan terus mendukung DPRD Kudus untuk mempercepat proses hak interpelasi dan meminta pertanggung jawaban Bupati Kudus atas kebijakan tersebut. “Sekali lagi kami meminta agar segera Bupati Kudus memunda kebijakan pengisian perangkat desa,” tegasnya.

Sementara itu, selepas melakukan aksi di depan Kantor Bupati Kudus. Puluhan orang tersebut mendesak untuk dilakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kudus. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara pendemo dengan petugas keamanan, hingga akhirnya mereka diperkenankan beraudinesi dengan instansi terkait.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.