Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Komisi A DPRD Kudus Minta Pengisian Perangkat Desa Ditunda, Begini Tanggapan Wakil Bupati

0 279

MURIANEWS.com, Kudus – Wakil Bupati Kudus HM Hartopo menanggapi permintaan penundaan pengisian perangkat desa serentak oleh Komisi A DPRD Kabupaten Kudus. Menurut Hartopo, pemerintah memiliki alasan untuk segera melaksanakan pengisian perangkat. Meskipun, peraturan daerah (perda) tentang pengisian perangkat desa belum diparipurnakan.

”Kalau ditunda kasihan masyarakat yang perangkatnya masih kosong. Ini kan soal pelayanan dan pemerintahan. Karena itu kami (Pemkab Kudus) berpedoman pada perda yang dulu,” katanya saat ditemui di Kantor Wakil Bupati Kudus, Rabu (3/7/2019).

Ia mengatakan, saran DPRD Kudus untuk menunggu perda yang baru di sidang paripurna memang tak ada salahnya. Hanya, terkait dengan pengisian perangkat desa, pihak desa yang bersangkutan lah yang paling tahu kondisi di lapangan. Semakin lama perda digedok, semakin lama pula desa tertatih-tatih untuk memaksimalkan pelayanan.

”Sekali lagi, ini kaitannya dengan masyarakat. Kalau perangkatnya banyak kosong, tentu pelayanan tak maksimal. Karenanya kami ingin segera ada pengisian. Toh, penyelenggara pengisian ini adalah pemerintah desa,” tegasnya.

“Pemdes itu ada pansel (panitia seleksi) mereka mengurusi pendaftaran, kemudian tes yang melaksanakan dari desa,” ungkapnya.

Sebelumnya, pengisian perangkat desa sudah direncakan sejak awal tahun 2018. Hal ini dilakukan karena banyak perangkat desa yang kosong. Bahkan pada APBDes diawal semester kedua tahun 2018, pemerintah desa sudah menganggarkan untuk pengisian perangkat desa.

Untuk pelaksanaan pengisian desa akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Ada sebanyak 61 desa yang melakukan pengisian perangkat desa. Sedangkan ada sebanyak 192 lowongan perangkat desa.

Hanya rencana tersebut mendapat pertimbangan khusus dari DPRD. Para wakil rakyat itu meminta pengisian perangkat ditunda. Alasannya perda tentang pengisian perangkat masih dalam pembahasan di DPRD Kudus dan belum diparipurnakan.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.