Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

KPU Cermati PHPU yang Diajukan 3 Caleg DPRD Kudus

0 59

MURIANEWS.com, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus masih mencermati permohonan pemohon atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (Pileg) DPRD Kudus. Hal ini dilakukan karena KPU Kudus masih menunggu kepastian diregistrasi PHPU yang diajukan oleh tiga caleg DPRD Kudus tersebut.

“KPU Kudus mencermati permohonan pemohon. Hal ini karena kepastian perkara diregister atau tidak itu masih menunggu pada tanggal 1 Juli 2019 mendatang,” kata Anggota KPU Kudus Cahyo Maryadi, Kamis (27/6/2019).

Ia mengatakan, ada tiga caleg DPRD Kudus yang mengajukan PHPU di MK. Pertama ada Agus Wariono dari Partai Gerindra. Pria yang akrab disapa AW itu meminta pembatalan keputusan KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kudus dapil 4.

“Pemohon ini meminta agar perhitungan suara ulang di beberapa TPS di daerah pemilihannya,” katanya.

Kemudian, yang kedua adalah caleg dari PAN yakni Bambang Kasriono. Dalam pemohonannya, pemohon meminta pembatalan keputusan KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk anggota DPRD Kudus dapil 3. Ia juga menutut perhitungan ulang di beberapa TPS.

Ketiga, caleg Agus Setia Budi dari Parta Hanura. Dalam gugatannya, pemohon menyampaikan temuan terlalu banyak DPTB an DPK di beberapa desa. Meliputi Desa Honggosoco, Desa Sadang, Desa Lau, dan Desa Kandangmas.

“Kemudian mendalilkan pemilih DPK harus memilih presiden dan DPR pusat dan DPR provinsi bukan ikut serta memilih DPRD Kabupaten. Ia memohon untuk dilakukan pemilihan ulang di TPS tersebut. Pemilihan ulang hanya pemilihan DPRD atau parpol tingkat kabupaten” terangnya.

Ditambahkan Cahyo, dari ketiga gugatan itu  pada 1 Juli 2019 akan ditentukan apakah gugatan tersebut mendapatkan register dari MK atau tidak. Apabila berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2019, tahapan PHPU mulai tanggal 9-12 Juli 2019 pemeriksaan pendahuluan.

Selanjutnya, pada tanggal 12-26 Juli pemberian jawaban dan keterangan, tanggal 15-30 Juli 2019 pemeriksaan persidangan. Lalu tanggal 31 Juli hingga 15 Agustus 2019 rapat permusyawaratan hakim, pada tanggal 6-9 Agustus 2019 sidang sumpah, serta tanggal 6-14 Agustus 2019 penyerahan salinan putusan.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.